Kerek Lagi Penghasilan Guru

Bakal Berlaku bagi PNS dan Non-PNS

SURABAYA – Ini kabar baik bagi para guru SD dan SMP di Surabaya. Wali Kota Tri Rismaharini berencana menambah penghasilan mereka. Kini, dispendik sedang menggodok formulasi pemberian tambahan penghasilan tersebut.

’’Saya sebenarnya memang sudah memikirkan ini (memberi tambahan penghasilan) sejak lama,’’ katanya.

Menurut Risma, masih banyak guru yang penghasilannya ngepres. Bahkan, dia sempat menemui kasus langsung di salah satu kam- pung di Surabaya. Yakni, ketika ada laporan dari lurah bahwa ada tujuh anak dari kampung tersebut yang telantar.

Setelah didatangi, ternyata kepala keluarganya bekerja sebagai guru. ’’Gurunya mengajarnya jauh dan sepertinya penghasilannya tidak cukup untuk kebutuhan keluarga,” ujarnya.

Karena itulah, istri guru tersebut ikut bekerja, sehingga ketujuh anaknya kurang mendapatkan perhatian. Kini, keluarga itu terus diberi pendampingan. Kasus tersebut juga menjadi salah satu alasan rencana untuk menambah penghasilan guru. ’’Sekarang saya meminta Pak Ikhsan (Kadispendik) untuk menghitung dulu,” ucapnya.

Risma menyebutkan, tambahan penghasilan guru tersebut tidak hanya diberlakukan untuk sekolah negeri, tetapi juga swasta. Baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun non-PNS. ’’Semuanya, SD dan SMP. Nanti kami hitung dulu kemampuan APBD seberapa,” katanya.

Kepala Dispendik Surabaya Ikhsan menyatakan, sesuai instruksi wali kota, pihaknya akan langsung menghitung kebutuhan tambahan penghasilan guru. Saat ini, Surabaya memiliki sekitar 11 ribu guru SDN, baik PNS maupun non-PNS. Itu belum terhitung dengan SD swasta, SMPN/S, dan TK/PAUD. ’’Pastinya saya tidak hafal. Nanti kami perinci dulu,” ujarnya.

Selama ini, lanjut Ikhsan, gaji guru tidak tetap (GTT) masuk dalam bantuan operasional pendidikan daerah (bopda). Nantinya, ketika ada tambahan penghasilan, kesejahteraan guru semakin meningkat. ’’Formulasinya masih kami susun. Insya Allah kalau bisa tahun depan,’’ katanya.

Sementara itu, anggota Banggar DPRD Surabaya Reni Astuti mengungkapkan, pihaknya mendukung rencana pemkot menambah penghasilan guru. Melihat total anggaran untuk dinas pendidikan di dalam KUAPPAS mencapai Rp 986,2 miliar, tentu anggaran itu masih cukup untuk kebutuhan tambahan penghasilan. ’’ Dana relatif mencukupi,” ujarnya.

Namun, pemkot perlu mengkaji lagi besaran yang dibutuhkan untuk tambahan penghasilan guru. Sebab, hal itu berkaitan dengan perencanaan anggaran belanja langsung. ’’Ya, tujuannya kan untuk kesejahteraan guru,” katanya.

Meski begitu, Reni menyatakan, pihaknya masih mendorong pemkot membantu warga siswa yang tidak mampu usia SMA/ SMK pada 2018. Total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 23 miliar. ’’ Masih sangat bisa membantu SMA/SMK untuk siswa miskin. Untuk kesejahteraan guru juga masih bisa,’’ tegasnya. (ayu/c17/git)