Transpor Legislator Rp 15,8 Juta Per Bulan
Tunjangan Perumahan Diprediksi Rp 20 Juta
MAKASSAR – Pundi-pundi keuangan anggota DPRD Provinsi Sulsel kian gendut. Pemprov telah merampungkan kajian tunjangan transportasi legislator. Mereka bakal menerima Rp 15,8 juta setiap bulan.
Ketua Tim Banggar DPRD Sulsel Fahruddin Rangga mengatakan, dewan telah menyepakati nilai itu. Kini tinggal menunggu tunjangan perumahan, lantas diakumulasikan dalam perubahan APBD (APBDP).
’’ Yang perlu dipahami, setiap jenis tunjangan, termasuk tunjangan transportasi, dikenakan pajak 15 persen. Tunjangan perumahan masih menunggu penilaian tim appraisal,’’ ungkapnya kepada Fajar ( Jawa Pos Group) kemarin (24/9).
Menurut dia, tunjangan perumahan tidak akan melampaui tunjangan terkini, yakni Rp 20 juta per bulan. Penetapan lokasi menjadi penentu paling utama. ’’Bisa jadi tunjangan perumahan akan turun dari angka sebelumnya setelah tim mengkaji dengan melihat penetapan lokasi yang menjadi dasar penilaian. Syukur-syukur kalau bertahan di angka itu,’’ tutur dia.
Sekretaris DPRD Sulsel A.M. Rizal Saleh mengungkapkan, peraturan gubernur hak keuangan dan administratif pimpinan/anggota dewan memang belum tuntas. Masih diproses di badan pengelolaan keuangan daerah (BPKD).
’’Pergubnya belum kami terima. Belum ada hasil dari tim appraisal. Tapi, tampaknya, tunjangan perumahan tidak jauh dari Rp 20 juta karena baru di- appraisal awal 2017,’’ beber dia.
Sebelumnya, BPKD Sulsel berjanji menuntaskan itu pekan lalu. Namun, hingga kini belum ada hasil. Prediksi terkini setelah tunjangan transportasi dipastikan, anggota dewan bakal menerima Rp 57,2 juta setiap bulan atau prediksi sementara tunjangan perumahan tetap Rp 20 juta.
Kemudian, setiap reses mereka mendapat Rp 72,2 juta (mendapat tunjangan reses Rp 15 juta) plus uang reses Rp 50 juta. Totalnya Rp 122,2 juta.
Kepala BPKD Sulsel Andi Arwin Azis mengatakan, sementara regulasinya disusun. Semua alokasi anggaran untuk kenaikan tunjangan dihitung dan disiapkan pihak Setwan DPRD Sulsel. (ril/fik/kas/c4/ami)