Senjata untuk Latihan Siswa Intelijen
Menko Polhukam Klarifikasi Polemik Pembelian Senpi
JAKARTA – Polemik pembelian 5.000 pucuk senjata api (senpi) ilegal yang disebut Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pada Jumat (22/9), tampaknya, berakhir antiklimaks. Menko Polhukam Wiranto menyebutkan bahwa senpi itu merupakan pesanan Badan Intelijen Negara (BIN). Karena itu, keberadaannya terhitung legal dan tidak perlu dipersoalkan.
Dalam klarifikasinya, Wiranto juga mengoreksi jumlah senpi yang disebut panglima TNI. ”Setelah saya cek, ini berhubungan dengan pembelian 500 senjata buatan Pindad untuk keperluan sekolah intelijen,” terang Wiranto di kantornya kemarin (24/9). Dia memastikan jumlah senjata itu 500 pucuk dan dibeli dengan dana APBN.
Selain itu, senjata yang diberikan kepada para siswa latih BIN tersebut berbeda dengan senjata standar organik TNI. ”Karena itu, izin pengadaannya cukup dari Polri dan sudah dilakukan,” lanjut mantan panglima ABRI tersebut. Dia menambahkan, tidak perlu sampai ada per- timbangan dari presiden.
Wiranto menyatakan, polemik itu terjadi karena persoalan komunikasi yang tidak selesai. Dia pun meminta polemik tersebut disudahi. Dia menegaskan, pengadaan senjata oleh institusi negara yang menangani bidang keamanan merupakan hal biasa dan legal.
Meski demikian, Wiranto menolak menjawab ketika ditanya apakah bakal mengevaluasi panglima TNI. Begitu pula saat disinggung soal jenis senjata yang dipesan, dia menolak menyebutkan. Wiranto hanya menegaskan, senjata-senjata itu adalah standar TNI yang telah dimodifikasi se- hingga tidak lagi sesuai dengan standar militer.
Direktur Komunikasi dan Informasi BIN Wawan Purwanto menyatakan, senjata-senjata tersebut memang digunakan untuk latihan para siswa. Karena untuk latihan, tidak mungkin senjata standar digunakan. Apalagi sampai standar organik TNI. ”Sama seperti sekolah penerbang, yang dipakai pasti pesawat latih,” terangnya kemarin.
Selama ini, ada beberapa jenis senjata yang diberikan kepada siswa, baik laras panjang maupun laras pendek. Semua bergantung fungsinya saat latihan. Apakah untuk ketangkasan atau bela diri. ”Bagaimanapun, intelijen harus cakap dalam segala hal. Termasuk cakap dalam penggunaan senjata, termasuk bongkar pasangnya.”
Dia sepakat dengan Wiranto bahwa polemik itu semata-mata persoalan komunikasi. Saat ini, sudah sangat sulit untuk menutup sebuah informasi karena kondisinya sudah serba terbuka. Termasuk dalam pembelian senjata untuk kepentingan intelijen.
Lagi pula, pembelian senjata itu sudah mendapat persetujuan dari Kemenkeu. Pengadaannya pun pasti akan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (byu/c5/oki)