Bahasa Halus Gusur Setnov

Rapat Harian Golkar Rekomendasikan Penunjukan Plt Ketum

– Sejumlah survei menunjukkan bahwa penurunan elektabilitas Partai Golkar telah menyentuh angka 10 persen. Penurunan tersebut juga dikaitkan dengan posisi Ketua Umum Setya Novanto (Setnov) yang sedang terjerat kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP). Partai beringin itu pun mulai berupaya melepaskan diri dari problem yang menjerat Setnov dengan cara yang halus.

Dalam rapat harian terakhir Senin (25/9), DPP Partai Golkar membuat rekomendasi baru. Mereka meminta kesediaan Setnov untuk menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua umum. Tujuannya, ketua DPR tersebut lebih berfokus menghadapi kasusnya yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Kahar Muzakir membenarkan bahwa salah satu keputusan rapat ialah menyampaikan rekomendasi kepada Setnov. ’’Bunyinya itu meminta kesediaan beliau menunjuk pelaksana tugas, kalau enggak salah. Saya kan enggak dapat tugasnya,’’ kata Kahar kepada wartawan kemarin.

Menurut Kahar, rapat harian partai juga menugasi Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menyampaikan rekomendasi itu kepada Setnov. Jawaban dari Setnov akan dibahas dalam lanjutan rapat harian Golkar pada Kamis besok ( 28/ 9). ’’Penunjukan Plt nanti menjadi kewenangan Pak Novanto. Kalaupun dia bilang tidak mau menunjuk Plt, kewenangan dia juga,’’ jelasnya.

Kahar mengatakan bahwa memang rekomendasi itu muncul setelah DPP melihat adanya penurunan elektabilitas Partai Golkar. Terlebih, penurunan itu juga disumbang kasus e-KTP yang membelit Setnov. ’’Saya ingat betul. Intinya kira-kira ada penurunan elektabilitas. Faktor penyebabnya karena tersandera kasus e-KTP. Oleh karena itu, mereka berharap agar Pak Novanto mengundurkan diri,’’ ujarnya.

Secara terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan dukungannya terhadap rekomendasi yang dihasilkan rapat harian DPP Partai Golkar. Menurut JK, pada dasarnya sebuah partai politik itu bergantung kepada penilaian atau kesan dari masyarakat. ’’Kalau publik sudah menyatakan pimpinannya jelek, apalagi pimpinannya begitu kan. Jadi, memang keputusan itu seharusnya demikian,’’ ujar JK di kantor Wakil Presiden petang kemarin (26/9).

Apakah Setnov harus mundur sesuai dengan rekomendasi Partai Golkar? JK menuturkan, memang sebaiknya Novanto mengambil jalan pengunduran diri.

’’Sepantasnya begitu. Ini kita tidak bicara pribadi, atau kita tidak bicara hanya legalitas. Kita bicara image,’’ tegas JK yang pernah menjabat ketua umum Partai Golkar.

Dia menuturkan, saat ini Golkar butuh sosok pemimpin yang bersih dan punya leadership untuk memimpin Golkar. Selain itu, harus punya pengalaman duduk di kursi pimpinan Partai Golkar. Bisa jadi calon ketua umum Golkar itu berasal dari menteri atau pengurus partai. ’’Saya tidak tahu siapa yang pantas. Banyak yang pantas,’’ ungkap dia. ( bay/jun/c4/fat)

Ini kita tidak bicara pribadi, atau kita tidak bicara hanya legalitas. Kita bicara image.” JUSUF KALLA Wakil Presiden