Minta Bantuan Dana ke Kemen PUPR
Untuk Pembangunan Fisik Proyek FR
SIDOARJO – Kendala dana dalam proyek frontage road (FR) Waru–Buduran berusaha ditangani dengan meminta bantuan dari pemerintah pusat. Bila permintaan tersebut disetujui, pengerjaan 9,2 kilometer jalan baru itu bisa segera direalisasikan. Saat ini progres pengerjaan proyek tersebut belum beranjak dari 2,5 kilometer.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sidoarjo Sigit Setyawan menyatakan, bantuan dana dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) tersebut bakal digunakan untuk pembangunan fisik jalan. ’’ Kami berharap sama seperti Surabaya. Ketika pembebasan lahannya sudah tuntas, kementerian memberikan bantuan dana untuk pembangunan fisiknya,’’ tuturnya.
Kini pihaknya masih mengajukan surat ke Kemen PUPR. Ditanya mengenai jumlah bantuan yang diajukan, Sigit mengatakan belum menghitung secara pasti. ’’ Perkiraan kasar sekitar Rp 130 miliar,’’ katanya.
Sambil menunggu jawaban dari Kemen PUPR, dinas PUPR fokus membebaskan lahan. Mantan kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Sidoarjo itu menuturkan, pembebasan lahan berjalan lambat. Sebab, ada sejumlah persoalan. Salah satunya, mayoritas perusahaan belum mau menyerahkan lahannya. Dari 31 perusahaan, baru 11 yang sudah menyerahkan lahan untuk FR.
Pembebasan lahan milik warga juga tersendat. Rencananya, proyek tersebut melintas di delapan desa. Namun, baru satu desa yang sudah dibebaskan. Yakni, Desa Sawotratap. Selain itu, ada tanah warga di tiga desa, yakni Sruni, Gedangan, dan Buduran, yang kepemilikannya tumpang tindih dengan PT KAI. ’’ Tahun ini target membebaskan lahan di Desa Sruni. Jumlah anggaran yang disiapkan mencapai Rp 17 miliar,’’ papar Sigit. ’’ Dana tersebut untuk pembebasan lahan sekaligus pembangunan jalannya,’’ tambahnya.
Tahun depan pemkab sudah menetapkan anggaran untuk FR. Nilainya Rp 30 miliar. Dana itu digunakan untuk keperluan pembebasan lahan milik warga di Desa Tebel, Gedangan; Kedungrejo, Waru; Waru; dan Banjarkemantren, Buduran. ’’ Empat desa itu lahannya sudah siap,’’ paparnya.
Untuk lahan yang kepemilikannya tumpang tindih, PUPR sudah bertemu dengan PT KAI. Pertemuan itu diadakan untuk mencari solusi. ’’ Intinya, PT KAI akan turun memastikan lagi lahan tersebut,’’ ucap pejabat 55 tahun tersebut.
Sementara itu, anggota Fraksi PKB Dhamroni Chludori menjelaskan bahwa proyek FR harus segera diwujudkan. Sebab, kondisi Jalan Waru–Buduran kini sangat padat. ’’ FR merupakan prioritas utama pembangunan jalan,’’ ungkapnya.
Saat ini pemkab berencana membangun empat jalan. Yakni, jalan lingkar barat (JLB), jalan lingkar timur (JLT), FR, dan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT). Menurut Dhamroni, JLB, JLT, dan JLLT memang penting. ’’ Namun, lebih prioritas FR,’’ jelasnya. Karena itu, politikus PKB tersebut meminta pemkab fokus menyelesaikan FR. Segala bentuk alternatif pembiayaan harus diupayakan. ’’ FR harus terealisasi,’’ jelasnya. (aph/c15/ai)