Protes Perlakuan KPU Daerah
PARTAI Hati Nurani Rakyat ( Hanura) memprotes KPU. Mereka merasa men dapat kendala karena banyak berkas pendaftaran di sejumlah daerah yang ditolak. Hanura mendu ga, ada perbe daan persepsi dalam mema hami surat edaran KPU.
Keluhan itu diungkapkan Ketua DPP Partai Hanura Sutrisno Iswantoro dalam keterangan di gedung City Tower, Jakarta, kemarin (15/10). Sutrisno menjelaskan, masih ada kesimpangsiuran dalam memahami surat edaran KPU, utamanya terkait data keanggotaan yang masuk di sipol harus disertai KTA dan KTP. ”Kami minta KPU di tingkat pusat lebih bisa koordinasi dengan KPU daerah, terutama sampai hari terakhir pendaftaran besok (hari ini, Red),” kata Sutrisno.
Dia menjelaskan, di daerah masih ada anggapan bahwa seluruh data di sipol, termasuk data keanggotaan, harus dilengkapi salinan kartu tanda anggota (KTA) dan salinan e-KTP. Padahal, KPU hanya mensyaratkan angka keanggotaan minimal parpol di kabupaten kota 1.000 orang atau 1/1.000 anggota. Kalau di kabupaten/kota yang jumlah penduduknya di bawah 1 juta, syarat keanggotaan minimalnya bisa kurang dari 1.000 orang.
Menurut Sutrisno, jumlah anggota sesuai syarat minimal itulah yang wajib dilengkapi salinan KTA dan KTP. Namun, perlakuan KPU di daerah berbeda. Contohnya di sebuah daerah yang syarat menimal keanggotaannya 800 orang. Hanura memasukkan data 3.000 anggota di sipol. Ternyata KPU minta data 3.000 orang itu dilengkapi salinan KTA dan e-KTP. ”Sampai sekarang kami mendapat banyak komplain dari DPC-DPC yang ditolak atau dikembalikan oleh KPU daerah,” ujarnya.
Sutrisno menambahkan, sejumlah KPUD juga tidak memahami poin nomor 4 dalam surat edaran KPU No 580/ PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 per tanggal 12 Oktober 2017. Poin itu menyebutkan, apabila salinan KTA dan e-KTP belum dilengkapi sampai akhir waktu pendaftaran, KPU/KIP kabupaten/kota dapat menerima salinan KTA dan e-KTP/ surat keterangan yang ada sepanjang telah melampaui jumlah minimum syarat keanggotaan.
”Poin 4 itu sudah jelas bahwa apabila sampai akhir waktu pendaftaran parpol kekurangan jumlah KTA atau KTP, daerah dapat menerima surat keterangan. Kami minta agar ini disampaikan kepada KPU seluruh Indonesia. Mereka harus memperhatikan surat dari KPU pusat, terutama pada angka 4,” tandasnya. (bay/c10/fat)