Sudah Lampaui Politik Negara
MENJADI wajar apabila ada yang menilai Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mulai berpolitik. Sebab, belakangan tidak sedikit tindak tanduk pim pinan tertinggi institusi militer tanah air itu yang berada di luar koridor tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Misalnya, panglima muncul di panggung demonstrasi, tampil dalam agenda-agenda partai politik, serta mencuatkan isu yang berkaitan dengan instansi lain.
Beberapa di antaranya bahkan sempat menjadi sorotan. Sebut saja soal pernyataan kontroversi seputar impor 5.000 senjata oleh institusi nonmiliter. Kemudian, pernah pula panglima membaca puisi dalam acara salah satu partai politik yang belakangan juga memicu munculnya polemik. Belum lagi aksi lain yang juga memunculkan tanda tanya. Semua nyaris tidak berhubungan dengan TNI. Tidak pula bersinggungan dengan pertahanan negara.
Memang itu semua tidak lantas membuktikan bahwa panglima berpolitik praktis atau berpolitik formal. Toh, sampai saat ini namanya tidak ada dalam struktur partai politik mana pun. Tapi, tetap saja tindakan di luar tupoksi menjadi perhatian. Karena itu, tidak keliru juga apabila ada publik yang menilai hal tersebut sebagai kegiatan politik. Bukan politik negara ya, karena politik negara ada aturannya.
Secara terbuka panglima memang telah menyampaikan bahwa yang dilakukannya adalah politik negara. Tapi, gerakan yang dilakukan panglima sudah melampaui politik negara. Politik negara diatur undangundang (UU). Bahkan, ada yang harus lewat perintah presiden. Tidak bisa dilakukan seenaknya. Sebab, TNI sebagai institusi maupun individu punya aturan jika sudah ber- kegiatan di luar tupoksi.
Tidak heran juga tanda tanya muncul ketika aksi yang dilakukan panglima melambungkan namanya. Bahkan, beberapa lembaga survei mencatat elektabilitas panglima sedikit demi sedikit naik. Namanya masuk daftar tokoh yang berpotensi apabila maju dalam pemilihan umum presiden (pilpres) dua tahun lagi. Juga muncul pada deretan nama yang berpotensi menjadi calon wakil presiden.
Bagaimana elektabilitas panglima bisa terus naik? Karena sering muncul di muka publik. Termasuk dalam agenda yang tidak memiliki kaitan dengan urusan militer dan pertahanan negara. Dengan berbagai kondisi, boleh jadi tindakan itu akan terus dilakukan panglima. Minimal sampai masa baktinya selesai tahun depan. Karena sudah terbukti cukup berhasil. Popularitas panglima naik; elektabilitas pun demikian.
Lantas pertanyaan lain pun muncul. Apa yang akan dilakukan panglima setelah purnatugas? Tentu panglima yang paling tahu. Tapi, dua kemungkinan ini mungkin saja terjadi. Pertama, panglima memilih berpolitik formal untuk menjaga nama dan citranya. Kedua, bisa saja panglima membiarkan semua yang sudah dibangun mengalir apa adanya. Termasuk jika harus terhapus perlahan-lahan.
Yang pasti, panglima memang tidak menyalahi ketentuan. Tidak ada aturan yang secara formal mengatur panglima dilarang berbicara politik. Kalaupun dinilai berpolitik dan bukan politik negara, hanya presiden yang berhak mengambil sikap. Harapannya, apa pun yang terjadi ke depan, TNI harus tetap profesional menjalankan tugas. Tidak lantas terhambat oleh terpaan berbagai isu. Termasuk isu politik. (*/syn/c9/agm) *) Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia