Panglima Tidak Berpolitik Praktis
ANGGAPAN bahwa Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berpolitik praktis dalam beberapa pernyataan dan tindakannya belakangan ini tidak sepenuhnya tepat. Sebab, sejatinya yang disampaikan merupakan bentuk partisipasinya dalam mewujudkan kedaulatan dan keamanan negara. Bukan berpolitik dalam arti sempit, apalagi berpolitik praktis.
Secara teoretis, yang menyangkut kebijakan-kebijakan yang diambil negara itu merupakan politik. Termasuk ketika Gatot selaku panglima TNI berbicara dalam konteks kebijakan yang menyangkut keselamatan negara. Hanya, itu bukanlah bentuk politik praktis yang dipersepsikan banyak orang. Melainkan politik tentara yang berlandasan pada konstitusi negara.
Terkait pernyataan impor senjata ilegal, misalnya, yang disampaikan Gatot bisa saja mencerminkan kekhawatirannya terhadap keamanan negara. Apalagi, kala itu dia mendapat informasi bahwa pembelian senjata ilegal itu disebut-sebut mencatut nama presiden. Dan keamanan negara menjadi bagian dari instrumen untuk menjaga kedaulatan negara yang menjadi tanggung jawab TNI.
Saya mengapresiasi pernyataan panglima yang membeberkan adanya sebuah institusi di luar TNI dan Polri yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama presiden. Apa yang dibuka panglima dalam hal ini merupakan hal yang positif dan supaya masyarakat juga tahu situasi yang dihadapi bangsa dan negara kita.
Selanjutnya, panglima sebaiknya sesegera mungkin memberikan penjelasan secara detail institusi yang dimaksud. Terlebih, lembaga itu membawa-bawa nama presiden sebagai kepala negara. Ucapan panglima tentu menimbulkan banyak permintaan penjelasan lebih jauh. Selain institusi mana yang melakukan itu, perlu ditelusuri untuk kepentingan apa senjata-senjata tersebut didatangkan. Kita serahkan urusan itu kepada TNI.
Saya menilai pernyataan panglima tersebut sangat luar biasa. Apalagi, sesuai pernyataan panglima, ribuan senjata itu dipesan bukan oleh institusi militer.
Lebih jauh lagi, cara berpolitik yang disampaikan panglima tentu berbeda dengan cara berpolitik para legislator di DPR. Yang setiap pernyataannya selalu didasarkan pada kepentingan dirinya, golongan, maupun kelompoknya (parpol). Yang disampaikan panglima TNI tidak dalam konteks memperjuangkan kepentingan pihak tertentu yang diuntungkan secara politik. Tapi murni berbicara menyangkut kepentingan negara yang menjadi tugas pengamanan TNI.
Cara berpolitik negara yang dipertontonkan Gatot dalam sejarahnya bukan hal yang baru di Indonesia. Panglima Besar Jenderal Soedirman pada masanya pun kerap mempraktikkan model tersebut. Dalam beberapa situasi yang sarat politik, dia kerap menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah.
Namun, kembali lagi, apa yang dibicarakan Jenderal Soedirman saat itu merupakan potret dirinya sebagai seorang negarawan. Soedirman menunjukkan kepeduliannya terhadap kepentingan politik lebih luas, yakni apa yang dihadapi bangsa dan negara saat itu. Bukan dalam rangka berpolitik praktis yang orientasinya adalah berebut kekuasaan, pengaruh, atau kepentingan orang-orang di belakangnya. (*/far/c9/agm) *) Pakar hukum tata negara, ketua umum Partai Bulan Bintang