Panwaslu Terancam Lumpuh

Anggaran Macet, Tiga Bulan Tak Gajian

SURABAYA – Tahap pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak terancam berjalan tanpa pengawasan. Sejak dilantik Agustus lalu, panitia pengawas pemilu (panwaslu) se-kabupaten/kota di Jatim ternyata belum menerima anggaran. Bahkan, gaji mereka macet hingga kini.

Salah satu yang menjadi korban anggaran itu adalah Panwaslu Surabaya. Tiga anggota panwaslu harus bekerja tanpa gaji selama tiga bulan. Mau bagaimana lagi, harus tetap jalan. Kami kan mengabdi,’’ ujar Ketua Panwaslu Surabaya Hadi Margo Sambodo, lantas meringis.

Karena belum ada anggaran, agenda kegiatan panwaslu tersendat. Bahkan, penjaringan panitia pengawas kecamatan (panwascam) dilakukan tanpa anggaran. Anggota panwaslu harus patungan. Setelah terkumpul uang Rp 5 juta, penjaringan bisa dilaksanakan September lalu.

Hadi sudah beberapa kali menghubungi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim. Namun, belum ada tanda-tanda pencairan anggaran. Alasannya, naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) masih bermasalah.

Oh, kalau menanyakan sudah sering. Tapi, jawabannya masih sama,’’ lanjut mantan panwascam Rungkut itu.

Hadi juga meminta kantor panwaslu di Surabaya Timur dipindah. Sebab, jarak Panwaslu Surabaya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya cukup jauh. Namun, permintaan tersebut, tampaknya, sulit terwujud jika uang belum cair. Saat ini panwaslu harus sering berkoordinasi dengan KPU Surabaya. Sebab, tahap penelitian berkas administrasi parpol sedang berjalan sampai 15 November.

Seretnya anggaran panwaslu memang terkait dengan pencairan dana hibah yang molor. Terutama dana untuk pilgub. Padahal, NPHD ditandatangani sejak September lalu oleh pemprov dan KPU Jatim.

Ada 11 staf di kantor panwaslu. Mereka juga harus mengencangkan ikat pinggang. Gaji mereka juga bergantung anggaran dari Bawaslu provinsi. ” Ya sama. Mereka juga belum gajian,” lanjut Hadi.

Untuk kantor, mereka dipinjami tempat oleh pemkot. Dengan begitu, biaya listrik, air, dan sewa kantor gratis. Di kabupaten lain, panwaslu mengalami nasib berbeda. Mereka sulit membayar tagihan-tagihan tersebut. Hanya, Hadi tidak bisa menjelaskan berapa besar beban anggaran per bulan yang dikeluarkan. Yang jelas, sumber dana saat ini berasal dari patungan dirinya bersama dua anggota panwaslu lainnya, Lily Yunis dan Novli Bernado Thyssen.

Komisioner Bawaslu Jatim Aang Kunaifi menjelaskan, problem atnggaran panwaslu terkait dengan pengalihan kewenangan yang tidak kunjung dilaksanakan. Bawaslu Jatim sendiri berganti komisioner sejak 21 September 2017. Namun, menurut Aang, serah terima baru dilangsungkan pekan ini. Baru minggu ini, Rabu (1/11),’’ jelasnya ketika dikonfirmasi Jawa Pos kemarin (3/11).

Meski demikian, dia berjanji segera mengurus pencairan hibah tersebut. Sebab, tahap menjelang pilgub mulai berjalan. Sekarang ini sudah proses pencairan, kok,’’ kata Aang meyakinkan. (sal/deb/c15/oni)