Forkopimda Antisipasi Kerawanan Pilkada 2018
Gubernur Gelar Rapat Masal
SURABAYA – Jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018, Gubernur Jatim Soekarwo menggelar rapat forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) di Grand City kemarin (13/11). Pertemuan tersebut sekaligus menjadi komitmen masing-masing sektor dalam pengawasan pilkada tahun depan.
Total ada sekitar 2.500 anggota forkopimda yang hadir. Mulai unsur TNI, Polri, pemimpin daerah se-Jatim, hingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Soekarwo menyatakan, seluruh forkopimda mendeklarasikan bersama untuk menjaga pelaksanaan pilkada 2018 dengan aman. Berbagai persiapan pun dilakukan masing-masing unsur. Demikian halnya dengan anggaran pilkada tahun depan. ”Jangan sampai pilkada lepas dari konteks yang paling dalam. Yakni, kesejahteraan bersama,” katanya.
Anggaran pilkada 2018 ditentukan sekitar Rp 1,7 triliun. Untuk pengamanan, polda dianggarkan sekitar Rp 149 miliar, TNI Rp 16 miliar, KPU Rp 817 miliar, dan Bawaslu Rp 160 miliar.
Sementara itu, Polda Jatim sudah mempersiapkan diri dalam pengamanan pilkada 2018. Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan sekitar 27.840 personel untuk pengamanan pilkada tahun depan. Termasuk TNI dan linmas. Namun, saat pemungutan suara, personel yang diturunkan jauh lebih besar, yakni sekitar 120.999 personel. ”Sebanyak 2/3 kekuatan kami ditambah TNI sudah kami siapkan,” ungkapnya.
Selain itu, Machfud memetakan daerah-daerah yang paling rawan konflik saat pilkada. Salah satu yang dicatat adalah daerah tapal kuda. Kerawanan tersebut akan diantisipasi dengan cara lebih waspada. ”Mudah-mudahan dengan kesadaran yang lain, pelaksanaan pilkada jauh lebih baik. Tidak menjadi kerawanan untuk Jatim,” ujarnya.
Antisipasi tersebut dilakukan agar tidak seperti pelaksanaan pilkada di ibu kota DKI Jakarta. Beberapa kerawanan yang terjadi biasanya muncul saat tahapan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan, sabotase hak suara, dan nyoblos ganda. Bahkan, ada isu-isu hoax yang mungkin akan beredar di media sosial. Hal itu telah diantisipasi dengan pengawasan cyber patrol. ”Kami sudah membentuk tim unitnya. Kalau ditemukan pasti ditindak, baik tingkat polda hingga mabespolri.” Sementara itu, Wakajati Jatim Rudi Prabowo Aji menuturkan, pilkada adalah sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, jujur, dan adil. Sekaligus sarana demokrasi. Siapa saja berhak memilih dan dipilih. Namun, khusus perkara-perkara yang sudah diputus terpidana tipikor, hak politik mereka bisa dicabut. ”Ini berlaku untuk pelaku tindak pidana korupsi,” ujarnya.
Rudi pun mengingatkan seluruh anggota forkopimda bahwa di Jatim akhirakhir ini menjadi tempat yang banyak dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satunya, ada bupati Pamekasan, Madiun, Nganjuk, hingga wali kota Batu. ”Penyelenggara negara tentu saling mengingatkan untuk berhenti bertindak seperti itu,” katanya.
Saat ini, mereka yang terkena OTT tidak hanya terjerat tindak pidana korupsi, tetapi juga pencucian uang. Pelakunya akan dimiskinkan. Bahkan, hak politiknya dicabut. ”Itu sebabnya, pada pelaksanaannya nanti harus benar-benar hatihati,” ujarnya.
Ketua KPU Jatim Eko Sasmito menyatakan, persiapan yang dilakukan KPU cukup matang. Semua penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sudah selesai. Begitu halnya dengan anggaran. Untuk tahun depan, KPU mendapatkan anggaran pilkada Rp 817 miliar. ”Panitia pemungutan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) juga sudah dibentuk. Sosialisasi juga sudah.” (ayu/c21/end)