Perketat Pendirian Tower Baru
Harus Sesuai Tata Ruang Kota
SURABAYA – Aturan pendirian tower alias menara bakal semakin ketat. Selain mendapat rekomendasi dari dinas komunikasi dan informatika (diskominfo), pendirian tower kini harus disesuaikan dengan tata ruang kota.
Kebijakan baru itu akan dituangkan dalam peraturan wali kota (perwali). Acuannya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR) Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pihaknya sudah menyusun draf perwali untuk menindaklanjuti PP No 18 dan Permenkominfo No 14 tersebut. Kini dia tinggal memaparkan isi peraturan baru itu kepada Wali Kota Tri Rismaharini. ’’Kami masih menunggu untuk bisa memaparkan dulu kepada beliau. Sebab, tower itu berhubungan dengan jaringan telekomunikasi,” katanya.
Eri menambahkan, pihaknya sudah bertemu dengan seluruh operator dan perwakilan Diskominfo Jatim. Pertemuan tersebut membahas peraturan baru tentang pendirian tower. Dia menjelaskan, peraturan itu berlaku untuk tower yang sudah berdiri maupun yang akan didirikan. ’’Seperti toko modern, tower yang tidak sesuai dengan peraturan baru akan diberi tenggang untuk menyesuaikan dengan tata ruang kota,” ujarnya. Waktu yang diberikan untuk penyesuaian tersebut sekitar 1,5 tahun. Jika selama jangka waktu itu tower belum dipindah, pemkot akan merobohkannya.
Selama ini memang tidak ada pendirian tower yang menyalahi aturan. Namun, masih ada beberapa tower yang berdiri di garis sempadan bangunan atau ruang terbuka hijau (RTH). ’’ Yang seperti itu nanti kami tertibkan,” ujar Eri.
Penataan tower tersebut juga dilakukan untuk meng- cover kebutuhan jaringan 4G di seluruh wilayah Surabaya. Jadi, agar tidak ada blank spot, penataan diatur sejak mengajukan izin pendirian tower.
Eri menyatakan, untuk mencapai jaringan 4G di seluruh Surabaya, pemkot membutuhkan kajian tim ahli dan operator. Total kebutuhan untuk mencukupi seluruh layanan jaringan 4G sekitar 800 tower. Dengan kondisi saat ini, kekurangan tower di Surabaya sekitar 400 unit. ’’Kami sudah bicarakan ini dengan operator. Sisa tower yang belum didirikan akan kami atur sesuai dengan tata ruang,” ujarnya.
Salah satu syarat tower yang boleh didirikan di Surabaya adalah berbentuk mikrosel. Tower mikrosel itu tidak terlalu tinggi, tetapi bisa dimanfaatkan sebagai penerangan jalan umum (PJU) dan tempat reklame. ’’Jadi, satu tower bisa dipakai untuk beragam fungsi,” jelasnya.
Eri mencontohkan satu tower di sekitar Kenjeran yang tidak sesuai ketentuan. Pihaknya pun menghubungi pemilik tower dan mereka sepakat untuk mengubahnya. ’’Ada komunikasi yang bagus, mereka sadar bahwa tower harus teratur,” katanya. (ayu/c7/oni)