Kemenkominfo Komandoi Operasi Opini
Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar menjelaskan, evakuasi warga berlangsung lancar dengan menggunakan sebelas bus. Sebanyak 804 warga yang terdiri atas 749 orang dewasa dan 55 anakanak telah dievakuasi dari kedua desa menuju Timika. ”Evakuasi selesai semua,” jelas jenderal berbintang dua tersebut.
Dengan begitu, ditambah dengan 344 warga yang telah dievakuasi Minggu (19/11), total warga yang telah dipindahkan TNIPolri 1.148 orang. ”Warga yang tersisa, sekitar 152 orang, berjaga di kampung bersama Polri dan TNI,” terangnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin.
Setelah evakuasi ke Timika selesai, Polri akan kembali mendata apakah di antara 804 warga itu ada yang menjadi korban kejahatan seperti perampasan harta. ”Pendataan setelah warga bisa beristirahat, terkadang kan masih ada trauma,” ujarnya.
Dia menambahkan, pengejaran terhadap KKSB terus dilakukan Satgas Terpadu TNI-Polri. Berdasar data sementara, anggota KKSB mencapai 30 orang. Mereka kabur dengan masuk hutan. ”Pengejaran tetap dilakukan,” jelas mantan Kapolda Banten itu.
Menyikapi situasi dan kondisi di Papua beberapa pekan belakangan, pemerintah memutuskan empat poin penting dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) kemarin. Salah satunya terkait dengan operasi bersama TNI-Polri. Pemerintah memastikan bahwa kelompok bersenjata yang sempat menyandera warga di Desa Banti dan Kimbely akan diburu sampai tuntas.
Menko Polhukam Wiranto menilai para penyandera tersebut bukan kelompok biasa. Karena itu, pemerintah menilai sebutan KKB tidak cocok untuk mereka. ”Sekarang sudah kami satukan istilah menjadi kelompok kriminal separatisme bersenjata (KKSB),” terang dia. Mantan panglima ABRI itu menyampaikan, istilah KKB diganti dengan KKSB lantaran kelompok tersebut sudah melakukan tindak kriminal dan separatisme.
Dengan demikian, TNI juga bisa bertindak lebih jauh. ”Kita lanjutkan operasi bersama ini,” ucap Wiranto. Dia menegaskan, tidak ada kompromi bagi KKSB lantaran sudah mengganggu dan meresahkan masyarakat. Lebih dari itu, mereka juga mengusik kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). ” Ya namanya KKSB, ya dihabiskan, kita selesaikan,” tegas dia.
Pemerintah tidak akan membiarkan kelompok yang melancarkan separatisme. ” Tidak dibiarkan hidup di Indonesia. Negara Indonesia negara merdeka yang mutlak, sudah mempunyai satu penguasaan wilayah di seluruh Indonesia,” beber Wiranto. Karena itu, setiap kegiatan separatisme harus dihentikan sejak awal. ”NKRI sudah final, ya. Tidak ada satu kelompok pun yang kemudian ingin melepaskan diri dari NKRI yang sudah final itu,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah tidak tinggal diam bila ada yang mengganggu keutuhan NKRI. ”Kita harus hadapi itu dengan keras dan tegas. Tidak ada kompromi,” imbuhnya. Langkah menuntaskan persoalan di Papua tidak berhenti di pembebasan sandera maupun pengejaran KKSB. Pemerintah juga mencari solusi jangka panjang agar peristiwa penyanderaan tidak terulang. ”Kita butuh langkahlangkah lanjutan yang terkoordinasi dengan baik,” ucap dia.
Bukan hanya TNI-Polri, intelijen, pemda, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya juga dilibatkan. Dalam rakortas, menurut Wiranto, muncul usulan untuk mengembalikan seluruh pendatang di Banti dan Kimbely ke daerah atau wilayah asal masing-masing. Bukan hanya yang berasal dari luar Papua, masyarakat asli Bumi Cenderawasih yang bukan penduduk asli Banti dan Kimbely juga harus kembali. ”Sehingga yang tinggal nanti hanya suku Amungme. Yang tentu tidak akan diganggu oleh mereka,” tutur dia.
Usulan itu berlaku untuk pendatang yang mengandalkan hidup dari menambang emas secara tradisional. ” Yang berasal dari Jawa kita kembalikan ke Jawa. Yang berasal dari suku lain di Papua kita kembalikan ke tempat asalnya,” ucapnya. Pemerintah juga bakal menjalankan operasi opini yang dikomandoi Kemenkominfo.
Operasi itu dilaksanakan untuk meluruskan berbagai opini yang bermunculan di media sosial. Baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri. Menurut Wiranto, saat ini banyak opini yang keliru, tidak objektif, negatif, dan bersifat menyebarkan kebencian. ”Tentu akan kita lawan dengan operasi opini,” terang dia.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan, pendekatan untuk Papua adalah pendekatan ekonomi dan percepatan pembangunan. Namun, bila terjadi kejahatan, tetap harus dilakukan penegakan hukum. ”Yang terjadi saat ini peristiwa kejahatan,” terang mantan Kapolda Papua tersebut.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi TNI-Polri yang telah bekerja keras menyelamatkan warga di dua desa. ”Terima kasih yang sebesarbesarnya atas nama rakyat kepada TNI dan Polri yang telah melakukan pembebasan sandera tanpa ada satu pun masyarakat yang cedera di sana,” ujar Jokowi di Balai Kartini kemarin.
Meski demikian, Jokowi mengakui bahwa aksi penyanderaan itu tidak lepas dari, salah satunya, ketimpangan yang dialami Papua selama bertahun-tahun. ”Kalau lihat lapangannya, memang In- donesia bagian timur sangat tertinggal sekali di bidang infrastruktur,” lanjut mantan wali kota Solo itu.
Jokowi menuturkan, selama ini pembangunan infrastruktur selalu dikaitkan dengan ekonomi. Khususnya terkait dengan mobilitas logistik, barang, dan orang yang bisa berdampak ekonomis. Padahal, infrastruktur juga dibangun agar ada pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Bila dibangun secara merata, infrastruktur akan mampu menyatukan bangsa.
Dia mencontohkan, tidak sedikit yang mempertanyakan urgensi pembangunan jalur trans-Papua. Khususnya dampaknya terhadap perekonomian Papua. ”Ini bukan urusan ekonomi saja. Ini urusan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutur Jokowi.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, pada 2015 dirinya hendak terbang ke Nduga, salah satu kawasan paling terisolasi di Papua yang menjadi zona merah. Sempat dilarang panglima TNI dan Kapolri, dia tetap memutuskan untuk berangkat. Di kawasan tersebut dia mendapati kondisi yang benarbenar timpang bila dibandingkan dengan wilayah di luar Papua.
”Jalan aspal 1 meter pun tidak ada,” tuturnya. Bahkan, kantor kabupaten saat itu sedang dibangun. Jumlah penduduk diklaim bupati sebanyak 129 ribu. Kenyataannya, tidak sampai 200 orang yang tinggal di ibu kota kabupaten. Menurut bupati, selebihnya tinggal di hutan.
Berdasar fakta tersebut, Jokowi meminta pembangunan infrastruktur besar-besaran di Papua. Minimal jalur aspal yang bisa menghubungkan satu titik ke titik lain. Dengan begitu, masyarakat yang sebelumnya tinggal di hutan tidak lagi terisolasi. Lebih dari itu, pembangunan tersebut penting bagi keindonesiaan di Papua. ( byu/idr/syn/c11/oki)