Fokus Prioritas Nasional
AKHIR tahun selalu jadi momen krusial. Di sisa satu bulan terakhir ini, pemerintah dituntut bekerja keras menuntaskan targettarget yang sudah dicanangkan. Demikian pula dunia usaha yang harus memeras keringat untuk merealisasikan rencana bisnis yang sudah disusun.
Karena itu, semua energi mesti dicurahkan untuk mengejar target yang menjadi prioritas nasional. Bagi pemerintah pusat, salah satu yang paling mendesak adalah bagaimana mendorong roda ekonomi agar bergerak lebih kencang.
Sebab, pertumbuhan ekonomilah yang menjadi jangkar bagi pencapaian target-target lain seperti menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Di sini, bukan hanya pemerintah, dunia usaha pun diharapkan bisa berperan optimal dalam menggerakkan ekonomi. Karena itu, suasana kondusif menjadi prasyarat penting.
Ini perlu ditekankan. Sebab, ada potensi kegaduhan politik akan memanas. Tak hanya karena sudah kian dekatnya tahun politik 2019, namun juga karena proses hukum yang melibatkan Ketua DPR cum Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov).
Gerak cepat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Setnov yang sebelumnya seolah tak tersentuh hukum patut diacungi jempol. Tentu, kita berharap kasus megakorupsi e-KTP yang diduga merugikan negara Rp 2,3 triliun ini bisa diusut tuntas.
Masih segar dalam ingatan kita ketika dulu ada kasus korupsi Hambalang, Bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin menjadi salah satu aktor utamanya. Ketika terseret, Nazaruddin pun mulai ngoceh. Tak tanggungtanggung, ocehannya pun menyeret beberapa orang penting, mulai ketua umum partai, menteri, hingga anggota DPR.
Padahal, skala kasus e-KTP ini lebih masif dibanding kasus Hambalang. Setnov pun diduga sudah mengantongi kartu-kartu rahasia terkait dengan keterlibatan pejabat lain dalam kasus ini.
Kita berharap, Setnov dan juga tersangka lain dalam kasus ini bisa ngoceh dengan nyaring. Sehingga bisa membongkar rasuah kasus ini hingga ke lipatan paling dalam.
Karena itu, risiko gonjangganjing politik adalah konsekuensi yang harus dimitigasi oleh pemerintah sejak sekarang. Situasi kondusif harus terus diupayakan agar tak mengganggu iklim dunia usaha dan upaya mencapai target pembangunan. (*)