Ditunggu sejak Berubah dari Monarki ke Republik Sembilan Tahun Lalu
Pelan tapi pasti, demokrasi hidup di Nepal. Setelah menggulingkan raja dan menghapuskan sistem monarki, negara di kawasan Asia Selatan itu akhirnya mengadakan pemilihan umum (pemilu).
’’INI hari bersejarah bagi kami semua. Pembentukan (dewan) negara bagian akan menjadi tahap terakhir proses demokrasi. Setelah ini, Nepal menjadi negara yang maju dan stabil,’’ kata Surya Lal Shrestha. Pebisnis muda tersebut antre bersama para pemilih lainnya di salah satu tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Kathmandu. Tahap pertama pemilu legislatif berlangsung kemarin (26/11). Tahap selanjutnya dilaksanakan pada 7 Desember nanti.
Antusiasme para pemilih Nepal terlihat jelas. Bukan hanya di Kathmandu, antrean panjang juga tampak di beberapa kota lain. Bahkan di kota-kota yang terpencil di lereng Pegunungan Himalaya. Salah satunya adalah Kota Chautara yang berjarak sekitar 80 kilometer dari ibu kota Nepal. Bahkan, sebelum TPS buka, warga sudah berjejer di depannya.
’’Akhirnya, pemerintah pusat bakal mendekat ke wilayah kami melalui dewan negara bagian,’’ ujar Swasthani Thapa yang berprofesi guru. Bagi warga Chautara tersebut, dekat dengan pemerintah pusat adalah hal yang penting. Dia yakin, dengan pembentukan dewan negara bagian, suara dari kota terpencil itu akan terdengar sampai pusat. Diharapkan, setiap masalah atau bencana bakal lebih cepat direspons.
Chautara merupakan wilayah yang porak-poranda saat gempa bumi mengguncang Nepal pada 2015. Meski area tersebut mengalami kerusakan terparah, bantuan dari pemerintah pusat datang sangat terlambat. Bahkan, sampai dua tahun setelah gempa, bangunan-bangunan yang rata dengan tanah akibat gempa sama sekali belum diperbaiki. Thapa menyebut komunikasi pusat dan daerah yang macet sebagai penyebab.
’’Nanti (dalam pemerintahan baru, Red) hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi,’’ tutur Thapa. Dia optimistis pemilu dua putaran untuk memilih 275 anggota parlemen pusat dan anggota-anggota dewan tujuh negara bagian akan berlangsung lancar. Sebab, masyarakat Nepal sangat rindu mewujudkan demokrasi yang didambakan sejak Raja Gyanendra Bir Bikram Shah Dev tidak lagi memimpin pemerintahan pada 2006.
Dua tahun setelah raja bersedia mundur, Nepal berubah dari negara monarki menjadi republik. Selanjutnya, Nepal mulai membentuk pemerintahan. Namun, konstitusi baru disahkan dua tahun lalu. Bakal ada tujuh negara bagian dan 75 distrik di negara berpenduduk sekitar 28 juta jiwa tersebut. Nanti mereka yang terpilih sebagai wakil rakyat dalam pemilu tahap pertama dan kedua berhak menamai tujuh negara bagian itu.
Kemarin pemerintah memperketat pengamanan di seantero Nepal. Ribuan polisi dan serdadu disebar ke berbagai penjuru negeri untuk mengamankan jalannya pemungutan suara. Kementerian Dalam Negeri menyatakan telah menahan lebih dari 400 orang yang berpotensi mengacaukan pemilu. Sebab, masih ada kelompok yang tidak setuju dengan perubahan sistem pemerintahan Nepal.
Selain masalah ideologi, konflik mudah pecah di Nepal gara-gara urusan teritorial. Terkait dengan pembentukan tujuh negara bagian oleh pemerintah pusat, beberapa kelompok masyarakat dan etnis merasa tidak puas dengan penetapan batas wilayah. Sebab, luas kawasan mereka menyusut. (AP/ Reuters/BBC/hep/c14/any)