KPU Janjikan Kerja Maksimal
SURABAYA – Pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari 35 provinsi dikumpulkan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, tadi malam (27/11). Mereka membahas persiapan pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Mendagri Tjahjo Kumolo turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Ketua KPU Arif Budiman menyatakan, pelaksanaan pilkada 2018 memang cukup krusial. Sebab, jarak dengan pemilu legislatif dan presiden hanya sepuluh bulan. ”Nah, jika pelaksanaan pemilu serentak 2018 terganggu, mau tidak mau imbasnya ke Pemilu 2019 juga,” katanya setelah membuka rapim.
Sementara itu, Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa suksesnya pemilu bergantung pada kesiapan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dia berharap ada peningkatan partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pilkada 2018. ”Kalau 2016 partisipasinya 74 persen, tahun depan harapannya bisa sampai 78 persen. Pemilihan presiden mudah-mudahan sampai 80 persen,” katanya.
Sebelumnya KPU juga menyelenggarakan berbagai diskusi untuk mematangkan persiapan pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Banyak data tentang kesiapan yang diungkapkan. Salah satunya pada diskusi yang digelar di Jogjakarta pekan lalu.
Sekjen KPU Arif Rahman Hakim menjelaskan, pihaknya memiliki satuan kerja (satker) yang berjumlah 549. Terdiri atas 1 satker di tingkat pusat, 34 satker di tingkat provinsi, dan 514 satker di tingkat kabupaten/kota. Seharusnya KPU sendiri juga memiliki 9.700 PNS, tapi saat ini belum terpenuhi.
”Kondisi sekarang baru 51 persen yang dimiliki KPU, yaitu sekitar 5.300. Sisanya mendapatkan pegawai pinjaman dari pemda atau instansi lain,” ungkapnya.
Dalam menyelenggarakan pilkada serentak 2018, lanjut Arif, telah dianggarkan dana Rp 10,8 triliun. Sekitar 51 persen dari total anggaran itu akan digunakan untuk keperluan pembayaran panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
”Artinya, lebih dari Rp 5 triliun atau mendekati Rp 6 triliun untuk membiayai badan penyelenggara ad hoc. Ini yang menjadi tantangan bagi KPU dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah maupun pemilu,” jelasnya.
Arif memastikan bahwa KPU di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat akan bekerja dengan optimal mengatasi semua permasalahan yang ada. Sebab, KPU merupakan garda terdepan untuk kesuksesan pelaksanaan pemilu di Indonesia. ”Insya Allah kami akan dapat melaksanakan tugas berat menyelenggarakan pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 dengan baik,” ujarnya. (gal/dom/c9/fat)