Guru Bersiap Pretest PPG
Masa Pendidikan Empat Bulan
SURABAYA – Sebanyak 2.109 guru TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK menjalani
pendidikan profesi guru (PPG) dalam jabatan hari ini (28/11). Pretest dilakukan untuk mengetahui kemampuan guru sebelum pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2018.
Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Mamik Suparmi mengatakan,
PPG tersebut dilaksanakan di enam tempat uji kompetensi (TUK). Yakni SMKN 1, SMKN 5, SMKN 6, SMKN 7, SMAN 11, dan SMAN 15.
Secara keseluruhan, pretest PPG menggunakan sistem computer based test (CBT). Tes itu tentu berlangsung secara online. Pelaksanaan pretest PPG telah dibagi sesuai daftar. Untuk setiap sesi di TUK, ada 40 peserta.
Setiap TUK menyediakan waktu tes bagi guru selama tiga sesi. Saat ini seluruh guru sudah mengantongi jadwal dan tempat untuk mengikuti pretest PPG. Di Surabaya, pretest PPG berlangsung mulai hari ini hingga 3 Desember.
Pelaksanaan pretest PPG dalam jabatan tersebut bertujuan memberikan kesempatan kepada guru yang belum memiliki sertifikat profesi. Sebelumnya, guru mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) untuk mendapatkan sertifikat profesi. ”Nah, ke depan PLPG sudah tidak ada lagi dan mulai digantikan PPG,” ungkapnya.
Saat ditanya soal standar pretest, Mamik belum mau mengungkapkan. Dia memastikan bahwa pretest digunakan untuk persiapan PPG dalam jabatan tahun 2018.
Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Negeri Surabaya Prof Rusijono membenarkan adanya penerapan PPG dalam jabatan itu. Jika tidak ada perubahan, pelaksanaan PPG dalam jabatan dimulai pada Januari 2018.
Skemanya, ada tiga sif pelaksanaan PPG dalam jabatan selama setahun. Di setiap sif, ada pendidikan dan pelatihan untuk guru selama empat bulan. Jadi, angkatan sif pertama melaksanakan PPG pada Januari–April. Sif kedua berlangsung Mei–Agustus. ”Sif terakhir mulai September sampai Desember,” terangnya.
Pemerintah menyelenggarakan PPG tersebut lantaran masih banyak guru yang belum memiliki sertifikat profesi. Tahun ini saja ada sekitar 430 ribu guru yang belum mendapatkan sertifikat profesi.
Sertifikasi guru tersebut mendesak untuk dilakukan guna menanggulangi jumlah guru yang purnatugas setiap tahun. Rusijono menyebutkan, kini setiap tahun ada sekitar 60 ribu guru yang pensiun.
Untuk PPG dalam jabatan, rencananya, pemerintah menanggung biaya SPP guru selama menempuh pendidikan. PPG dalam jabatan setiap semester menghabiskan dana Rp 7,5 juta. ”Nah, anggaran SPP itulah yang rencananya dibiayai pemerintah,” tuturnya.
Selain PPG dalam jabatan, mekanisme yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan jumlah guru yang tersertifikasi adalah membuka PPG reguler. Program tersebut diberikan kepada lulusan sarjana pendidikan yang belum mengajar di sekolah.
Berbeda dengan PPG dalam jabatan, PPG reguler akan ditempuh selama satu tahun. Soal biaya, untuk model PPG itu pemerintah tidak akan memberikan subsidi. Dengan begitu, peserta PPG harus mengeluarkan dana mandiri. Total biayanya sekitar Rp 15 juta selama setahun. (elo/c11/nda)