Sama-Sama Susun Anggaran
Imbas Perpecahan Direksi PD RPH
SURABAYA – Retaknya hubungan antardireksi di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) berimbas pada pembahasan rencana anggaran perusahaan (RAP) 2018. Pihak-pihak yang berseteru membuat RAP dengan versi masing-masing.
Dirut PD RPH Teguh Prihandoko menyatakan telah menyusun sendiri RAP tanpa keterlibatan dua direktur. Teguh telah mengundang Direktur Jasa Niaga Bela Bima dan Direktur Keuangan Romi Wicaksono. Namun, mereka enggan berdamai. ’’Mereka malah menanggapi dengan nulis surat. Piye kaya ngene? (Bagaimana seperti ini, Red),’’ ujar Teguh sambil menunjukkan surat yang ditulis dua direktur tersebut kemarin (9/12).
Dalam surat itu, disebutkan bahwa kedua direktur enggan menghadiri undangan tersebut karena terjadi disharmoni. Selain itu, sekretaris perusahaan diminta tidak menandatangani setiap undangan dari jajaran direksi.
Atas surat balasan itu, Teguh akhirnya mengerjakan sendiri RAP. Rancangan tersebut bakal tuntas besok (12/12). Teguh akan menyerahkan RAP agar disetujui Wali Kota Tri Rismaharini. Salah satu program yang disusun adalah meningkatkan distribusi daging.
Jika RAP disetujui, Teguh bakal membuat pakta integritas bagi seluruh jajarannya. Dengan begitu, tidak ada lagi pembangkangan.
Di sisi lain, dua direktur juga sudah menyusun RAP tandingan. Hal itu dibenarkan Bela. Namun, dia enggan berkomentar lebih banyak mengenai polemik yang terjadi. ’’ No comment,’’ kata alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) tersebut.
Perpecahan terjadi karena Teguh dinilai terlalu individualistis. Namun, menurut Teguh, hal itu terpaksa dilakukan karena dua direktur di bawahnya tidak menuruti perintah Dirut.
Kabag Perekonomian Khalid berusaha menengahi. Dia yakin kedua pihak masih bisa didamaikan. Pejabat eselon III-A tersebut melanjutkan, tidak mungkin ada dua versi RAP. Rancangan kerja setahun itu harus disetujui seluruh direksi sebelum ditandatangani wali kota. Karena itu, dua RAP yang disusun terancam tidak diterima.
Menurut Khalid, pengambilan keputusan di PD bersifat kolektif kolegial. Setiap kebijakan atau kegiatan mesti berpijak pada asas kebersamaan. Seluruh direksi harus terlibat. ’’ Nggak mungkin mlaku dewe-dewe (Tidak mungkin jalan sendiri-sendiri, Red),” tuturnya. (sal/c18/oni)