Ikatan Guru Menolak USBN di SD

JAKARTA – Menambah mata pelajaran (mapel) ujian sekolah berstandar nasional (USBN) di jenjang SD dari tiga menjadi delapan akhirnya memicu polemik. Suara penolakan mulai muncul. Di antaranya, disuarakan oleh Ikatan Guru Indonesia (IGI). Mereka meminta kebijakan itu dibatalkan.

Ketua Umum IGI Muhammad Ramli Rahim menegaskan, rencana pemerintah menerapkan USBN di SD untuk delapan mapel harus dibatalkan. ’’Ini jelas upaya menentang pendidikan karakter,’’ katanya saat dihubungi kemarin (29/12).

Dia menjelaskan, penambahan mapel di USBN jenjang SD itu berlawanan dengan penguatan pendidikan karakter yang digaungkan Presiden Joko Widodo. Sebab, pada praktiknya nanti, penambahan mapel itu semakin membuat siswa dan guru berpacu mengejar angka USBN setinggi-tingginya.

Upaya penguatan pendidikan karakter di SD, yang menjadi fondasi pendidikan masa depan, bakal kian terabaikan. Menurut dia, pembelajaran di SD sebaiknya berfokus pada penanaman dan penguatan pendidikan karakter.

Konsekuensi adanya 25 persen butir soal USBN dari Kemendikbud juga bakal menjadi beban. Tidak bisa dimungkiri, kualitas SD di Indonesia sangat beragam. ’’Masih banyak SD yang guru PNS-nya hanya dua orang. Bahkan, ada yang satu orang. Itu pun merangkap sebagai kepala sekolah,’’ ungkapnya.

Ramli juga menjelaskan, memperbanyak jumlah mapel dalam USBN di SD mencerminkan bahwa pemerintah pusat tidak percaya pada sekolah. Menurut Ramli, khusus untuk pendidikan jenjang SD, pemerintah pusat seharusnya berfokus pada pemenuhan layanan dasar seperti mencukupi jumlah guru PNS di seluruh unit SD. (wan/c7/agm)