Anggaran PUPR Jadi Rp 670 M

Dampak SE Sekda, Dapat Tambahan Rp 143 Miliar

SIDOARJO – Tahun depan total anggaran dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) bertambah besar. Nilainya mencapai Rp 670 miliar. Hal itu disebabkan adanya kebijakan pengalihan pembangunan fisik yang nilainya di atas Rp 200 juta ke instansi tersebut.

Jumlah dana itu lebih besar daripada alokasi anggaran APBD 2018. Saat itu dinas PUPR hanya mendapat jatah Rp 527 miliar. Kemudian, terbit surat edaran (SE) sekretaris daerah (Sekda), yakni mengenai pembangunan fisik lebih dari Rp 200 miliar dikerjakan dinas PUPR. Adanya kebijakan tersebut membuat dinas PUPR mendapat tambahan dana Rp 143 miliar.

Kepala Dinas PUPR Sidoarjo Sigit Setyawan mengatakan, sampai saat ini jumlah anggaran PUPR belum bertambah. Besarnya masih Rp 527 miliar. Sebab, tim anggaran (timgar) belum menyampaikan kebijakan baru tersebut. ’’Mungkin setelah libur tahun baru, timgar memberikan informasi penambahan anggaran,’’ jelasnya.

Dalam rapat tersebut, ada kemungkinan timgar menyampaikan tambahan pekerjaan pembangunan fisik dari organisasi perangkat daerah (OPD) lain. Setelah itu, proyek tambahan tersebut dimasukkan ke dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dinas PUPR. ’’Kami belum tahu proyek apa saja dari dinas-dinas,’’ paparnya.

Setelah mendapatkan penjelasan dari timgar, dinas PUPR menggelar rapat internal. Seluruh kepala bidang (Kabid) dikumpulkan. Tujuannya, merancang strategi agar seluruh pekerjaan bisa diselesaikan.

Meski terbilang berat, mantan kepala dinas kebersihan dan pertamanan (DKP) itu tetap yakin bahwa seluruh proyek bisa rampung sesuai waktu yang ditetapkan. Sebab, perencanaan sudah dibuat jauh-jauh hari. Menurut Sigit, kondisi itu berbeda dengan tahun lalu.

Sejumlah proyek belum bisa berjalan. Terutama bidang pengairan. Lelang pekerjaan terhambat karena menunggu tuntasnya perselisihan nilai APBD antara timgar dan badan anggaran (banggar) DPRD. Dampaknya, setelah PAK Oktober lalu, pekerjaan pengairan langsung berjalan. ’’Meski terlambat, kami bisa menyelesaikan pekerjaan sampai 60 persen,’’ jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Taufik Hidayat Tri Yudono tidak yakin dinas PUPR mampu menerima beban berat tersebut. Dia mencontohkan, tahun ini banyak proyek yang tidak bisa diselesaikan. Misalnya, normalisasi sungai. Dia menyebut normalisasi sungai tidak terdampak perselisihan nilai APBD. Anggaran yang tidak bisa dikucurkan karena persoalan itu sekitar Rp 300 miliar. ’’Seharusnya tetap bisa dikerjakan,’’ ujar politikus PDIP itu.