Dewan Belum Sreg Skema KPBU
Nilai Pemkab Bisa Bangun RS dengan Dana APBD
SIDOARJO – Proses telaah atau review pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat akhirnya rampung. Minggu lalu, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) selaku pendamping proyek pembangunan mempresentasikan hasil review kepada DPRD Sidoarjo.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Achmad Zaini mengatakan, PT SMI memaparkan seluruh kebutuhan pembangunan. Perwakilan dari perusahaan pelat merah itu, antara lain, mempresentasikan besaran investasi yang dibutuhkan, kebutuhan anggaran, dan SDM yang diperlukan.
Pada pertemuan tersebut, pemkab dan PT SMI hanya menyampaikan hasil telaah dan keunggulan membangun rumah sakit dengan metode kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Meski masih baru, konsep KPBU sebenarnya sudah dijalankan di sejumlah negara. Salah satunya, Jepang. Pemkab sempat melihat praktik KPBU di Negeri Sakura akhir tahun lalu. Pembangunan sampai perawatan ditangani oleh konsorsium. ” Konsep KPBU di Jepang itu akan kami pakai untuk membangun RSUD Sidoarjo Barat,” ucapnya.
Meski pembangunan, perawatan, serta manajemen di- handle pihak ketiga, pemerintah tetap bisa mengontrol RSUD. Agar ru- mah sakit tetap berjalan baik, nanti dibentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT) RSUD Sidoarjo Barat. Mantan kepala badan pelayanan perizinan terpadu (BPPT) itu mengatakan, UPT berhak melakukan penilaian pekerjaan. ” Misalnya, jika pelayanan UGD sampai 15 menit belum terlayani, tentu akan ada konsekuensi,” jelasnya.
Setelah paparan review, pemkab bakal menunggu jawaban dari DPRD. Februari nanti, pemkab dan dewan mengambil keputusan. Apakah memilih KPBU atau skema pembangunan lain. Setelah keputusan diambil, lelang pembangunan langsung dilakukan.
Terkait hal itu, sejumlah fraksi masih menimbang skema yang terbaik. Saat ini ada tiga skema yang dipertimbangkan. Yakni, pembangunan dengan KPBU, menggunakan APBD, serta gabungan antara KPBU dan APBD.
Ketua Fraksi PKS-Nasdem Aditya Nindyatman mengatakan, pihaknya mendukung pembangunan RSUD Sidoarjo Barat. Pendirian RS tersebut merupakan kebutuhan yang mendesak. Namun, dia belum sreg dengan skema pilihan pemkab. Dia menilai KPBU masih punya banyak kekurangan. Misalnya, dana yang dibutuhkan terlalu besar. Proyek tersebut menelan dana Rp 250 miliar. ’’ Itu terlalu besar. Saya pernah berdiskusi dengan ahli kesehatan dan manajemen rumah sakit. Untuk membangun rumah sakit tipe C, hanya butuh Rp 100 miliar,’’ paparnya.
Anggota komisi C itu menambahkan, APBD Sidoarjo masih sangat mampu untuk membangun RSUD barat. Sebab, kebutuhan dana hanya Rp 250 miliar. ” Kekuatan anggaran Sidoarjo sangat mampu untuk itu,” ucapnya.
Senada dengan Aditya, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Taufik Hidayat Tri Yudono mengungkapkan, pemkab seharusnya menelaah satu per satu skema pembangunan rumah sakit tersebut. Telaah itu lantas dikirim ke DPRD untuk didiskusikan lebih lanjut. ” Kalau ini kan seperti mengarahkan kami memilih KPBU,” ujarnya.