Gerak Cepat Manfaatkan ”Celengan” Rp 1 Triliun

Dewan Minta untuk Membiayai Proyek Frontage Road dan Normalisasi Sungai

SIDOARJO – Sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBD 2017 yang mencapai Rp 930 miliar menuntut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sidoarjo untuk bergerak cepat. Kalau tidak, potensi silpa pada tahun ini semakin besar. Publik ikut dirugikan lantaran banyak anggaran yang tidak terserap untuk tujuan peningkatan layanan.

”Jika tidak cepat, dalam bahasa saya, ini menjadi seperti roti gulung. Tahun depan ini silpa bisa lebih besar dan tentu tidak bagus untuk APBD 2019,” kata Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan kemarin (12/1).

Menurut Wawan, sapaan akrab Sullamul Hadi Nurmawan, untuk memanfaatkan dana ”celengan” yang hampir mencapai Rp 1 triliun itu, usulan perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2018 harus dipercepat. Jika PAK dilaksanakan normal seperti tahun-tahun sebelumnya, kecil kemungkinan silpa sebesar itu bakal terserap optimal. Sebab, waktu penyerapan anggaran sangat pendek atau mepet.

Selama ini, PAK dibahas pada Agustus. Pengesahan dilakukan pada September. Bahkan sering kali pada akhir September atau awal November. Ini seperti pengalaman pembahasan PAK APBD 2017. Nah, bila hal tersebut terulang, praktis, tersisa tiga bulan untuk dapat menyerap atau membelanjakan silpa yang begitu besar itu.

Dalam APBD 2018, silpa ”hanya” ditulis Rp 425 miliar. Padahal, kenyataannya lebih dari Rp 930 miliar sebagaimana disampaikan Bupati Saiful Ilah di hadapan jajaran pejabat Pemkab Sidoarjo di Pendapa Delta Wibawa pada Kamis (11/1). Artinya, ada tambahan Rp 500 miliar. Nah, selama belum ada pembahasan PAK, dana silpa yang mencapai Rp 1 triliun itu ” nganggur”. Tidak bisa dipergunakan untuk membiayai program layanan masyarakat atau pembangunan.

Karena itu, dewan berharap eksekutif melakukan terobosanterobosan agar PAK dapat dipercepat. ”PAK lebih awal akan menyelesaikan masalah. Karena itu, pada triwulan pertama ini, TAPD harus rajin evaluasi sehingga segera ada keputusan untuk memasukkan PAK,” ujar anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Mulyono.

TAPD pemkab pun harus cerdas, tepat, dan solutif dalam mengalokasikan silpa APBD 2017 tersebut. Mereka mesti mengalokasikan ”celengan” itu ke programprogram prioritas yang sejauh ini belum tersentuh atau tak kunjung tuntas. Sebut saja proyek frontage road Waru–Buduran, pembebasan lahan untuk RSUD wilayah barat, pendidikan, dan normalisasi sungai untuk pencegahan banjir.

Wawan setuju jika dana silpa itu dimanfaatkan untuk penandaan proyek-proyek strategis. Frontage road, misalnya. Tahun ini ada dua pekerjaan strategis untuk menuntaskan frontage road. Yakni, pembebasan lahan dan pembangunan fisik.”Masyarakatmenantisejaklama,” ucap Wawan.

Jika tidak cepat, dalam bahasa saya, ini menjadi seperti roti gulung. Tahun depan ini silpa bisa lebih besar.”

SULLAMUL HADI NURMAWAN Ketua DPRD Sidoarjo