Bakal Tampung Event Apa Saja setelah Asian Games
RENOVASI Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) membutuhkan biaya tidak sedikit. Untuk merawatnya agar bisa tetap prima, biayanya juga tidak murah.
Gatot Tetuko menjelaskan bahwa SUGBK idealnya membutuhkan dana perawatan sekitar Rp 25 miliar dalam setahun
Selain itu, lanjut direktur pengembangan dan bisnis PPK (Pusat Pengelolaan Kompleks) GBK itu, sebagai badan layanan umum (BLU), PPK GBK berkewajiban menyetorkan 15 persen dari total pendapatan ke kas negara.
Padahal, di sisi lain, sebelum renovasi, PPK GBK hanya mendapatkan pemasukan sekitar Rp 11 miliar per tahun. ”Karena memang tidak ada yang tertarik datang dan menggunakan (ketika itu),” ujar Gatot.
Karena itu, setelah Asian Games pada 18 Agustus sampai 2 September mendatang, PPK GBK bakal memaksimalkan pendapatan. ”Mohon izin setelah Asian Games, semua event akan kami terima, baik seni, sport, maupun politik. Dana yang masuk semata untuk menjalankan perawatan.”
Sumber pemasukan lainnya adalah menyewakan ruangan kepada para pengurus cabang olahraga (cabor). Namun, sampai sekarang belum ada aturan baku terkait harga sewa yang akan dipatok. Saat ini draf aturannya masih ada di Kementerian Keuangan.
PSSI termasuk cabor yang menunggu kepastian itu. ”Rencananya, kami berkantor kembali di kompleks GBK. Tapi, kami juga nunggu kepastian,” sebut Joko Driyono, wakil ketua umum PSSI.
Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo saat dikonfirmasi kemarin mengisyaratkan bahwa tidak akan ada perubahan dalam pengelolaan kompleks GBK pascarenovasi. ”Pengelolaannya akan diserahkan kepada GBK, sedangkan aset hasil pembangunan atau renovasi diserahkan kepada Sekretariat Negara (Setneg),” jelas Sri Hartoyo.
Selama ini, Setneg memang menjadi pemilik aset di kompleks GBK. Sementara itu, PPK GBK merupakan pengelola kompleks seluas 284,2 hektare tersebut yang berada di bawah Setneg.
Pada 2008 Kemenkeu menetapkan kompleks GBK sebagai BLU. Keberadaan PPK GBK dipertahankan. Namun, sebagai BLU, pengelolaan keuangannya tidak lagi ikut aturan kementerian induk. Melainkan mengikuti peraturan pemerintah tentang BLU.