Hapus 30 Ribu Penerima BPJS Gratis
Gara-gara NIK Tidak Diakui Kemendagri
SURABAYA – Jumlah penerima bantuan iuran (PBI) BPJS dipangkas 30 ribu orang. Alasan utamanya, banyak nomor induk kependudukan (NIK) peserta BPJS yang tidak sesuai dengan data Kemendagri. Kini pemkot hanya menganggarkan Rp 126 miliar untuk menalangi iuran kepesertaan
Hal tersebut diketahui saat hearing laporan pertanggungjawaban APBD 2017 Dinas Kesehatan Surabaya (Dinkes) di Komisi D DPRD Surabaya kemarin (13/1). Ada 15 ribu NIK yang tidak valid, 1.516 jiwa meninggal, dan 1.072 orang pindah kependudukan. Sisanya tidak dijelaskan. Hampir seluruh anggota dewan kaget mendengar penurunan drastis itu.
Ketua Komisi D Agustin Poliana heran karena penurunan tersebut terlampau tinggi. Artinya, ada 30 ribu orang yang tidak lagi mendapat bantuan. Karena itu, dia mendapat keluhan dari banyak warga bahwa kartu BPJS PBI-nya tibatiba diblokir. ”Makanya, saat reses kemarin kok banyak yang komplain. Ada yang mau berobat ternyata BPJS-nya diblokir. Akhirnya, mereka terpaksa bayar,” jelas politikus PDIP tersebut.
Dia juga heran mengenai banyaknya data kependudukan yang tidak diakui BPJS. Sebab, warga yang mendapatkan PBI harus mengurus data kependudukannya di kelurahan melalui RT/RW. Jika ada kesalahan data sebanyak itu, Agustin menduga ada yang bermain curang. ”Apa ini ada warga luar yang menyusup dibantu RT/RW?” tanyanya.
Dia pun meminta dinkes berkoordinasi dengan dispenduk. Dengan demikian, tidak ada warga yang dirugikan gara-gara masalah sinkronisasi data tersebut.
Anggota Komisi D Khusnul Khotimah mengaku mendapatkan keluhan yang sama dari warga saat reses. Bahkan, yang melaporkan pemblokiran tidak hanya satu keluarga, tetapi satu kampung di daerah Kanginan. ”Ini saya sampaikan mumpung ada teman-teman dinkes di sini,” ucapnya.
Ada juga yang melaporkan bahwa data anaknya tidak ter-cover di BPJS. Hal tersebut diketahui saat anaknya sakit. Rumah sakit menyatakan, anak warga itu tidak masuk daftar BPJS.
Sejatinya, jumlah bantuan kepada warga bertambah setiap tahun. Karena itu, komisi D meminta dinkes mengganti 30 ribu jatah bantuan yang kini kosong. Sebab, berdasar data akhir tahun lalu, ada lebih dari 300 ribu warga Surabaya yang BPJS-nya belum ter-cover.
Kepala Dinkes Surabaya Febria Rachmanita menuturkan, target penyaluran PBI tahun ini tetap. Tidak naik, tidak turun. Yakni, 291 ribu peserta. ”Kami akan usulkan biar penghuni rusun bisa mendapat bantuan itu,” jelasnya.
Namun, usulan tersebut sempat ditolak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) karena aturan belum memenuhi. Meski demikian, langkah pemkot tidak terhenti di situ. Rencananya, Wali Kota Tri Rismaharini bersurat ke presiden agar usulan itu diterima.
Dia juga mengungkapkan bahwa perubahan data tersebut terjadi setelah ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika dipaksakan, anggaran itu bakal jadi temuan. Dia juga menegaskan bahwa pemkot tidak pernah menonaktifkan BPJS warga. Menurut dia, banyak warga yang mengembalikan bantuan karena ingin menaikkan kelas layanan BPJS-nya.
Selama ini ada 50 kelompok yang berhak mendapat bantuan PBI. Antara lain, guru mengaji, relawan HIV, relawan TB, ibu pemantau jentik, kader posyandu, kader paliatif, kader kelurahan siaga, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, juru kunci makam, tukang becak, sopir angkot, dan penambal ban. Pemkot menanggung iuran BPJS mereka asal mau ditempatkan di kelas 3.
Selain itu, dewan menyoroti sejumlah serapan anggaran dinkes. Serapan belanja farmasi hanya 43 persen. Anggaran Rp 42 miliar yang disediakan terserap Rp 18,6 miliar saja. Ada juga penanganan kesehatan khusus yang hanya 33 persen. Dinkes hanya menyerap Rp 1 miliar dari anggaran Rp 3,3 miliar. ”Itu karena penghematan,” tutur perempuan yang merangkap jabatan sebagai kepala RSUD dr M. Soewandhie tersebut.