Pastikan Tak Ada Partai yang Terzalimi
’’Perang’’ dalam musim pilkada serentak tahun ini tidak hanya terjadi di dunia nyata, tapi juga jagad maya. Mengamankan pilkada dari potensi-potensi kecurangan di dunia digital menjadi sangat penting. Berikut wawancara wartawan Jawa Pos Juneka Subaihul Mu
BSSN yang dibentuk berdasar Peraturan Presiden (PP) No 53/2017 merupakan hasil peleburan Lembaga Sandi Negara (LSN) dan Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) di Kemenkominfo. Saat masih berupa LSN (dengan Anda juga sebagai kepalanya), pernah ada pengalaman terkait dengan pelaksanaan pesta demokrasi?
LSN pernah ingin membantu Pemilu 2014. Maksudnya waktu itu, LSN ingin menunjukkan kepada bapak dan ibu yang terhormat di DPR mengenai kelemahan data center di KPU. Saya tayangkan lewat layar lebar. Kami demokan di ruang komisi I dan II. Waktu itu gabungan (rapat bersama). Semua bisa melihat kami bisa mengambil data-data di KPU. Kami melihat ini ada satu kelemahan yang perlu dijagain atau diamankan. Tapi, tuduhannya terbalik.
Apa tuduhannya?
Menganggap Lembaga Sandi Negara bisa berbuat apa saja, bisa memenangkan siapa saja. Lha ini yang tidak harmonis, tidak sinkron dengan yang kami harapkan. Apalagi ada tuduhan. Kepala LSN (Mayjen TNI Dr Djoko Setiadi) adalah tentara AD. Yang mengangkatnya adalah presiden (SBY). Presiden juga tentara, presiden juga AD. Sementara (presiden) juga ketua umum sebuah partai. Bayangkan, akhirnya saya ambil keputusan kami batalkan rencana itu. Karena saya yakin, kalau jadi (program membantu Pemilu 2014), siapa pun yang memenangkan pemilu saat itu, yang kalah pasti nuding saya. Bahwa saya membantu pada yang menang ini.
Bagaimana persiapan mengawal pelaksanaan pilkada serentak?
Yakinlah, BSSN akan bekerja semaksimal mungkin untuk menjaga netralitas. Supaya tidak ada satu partai pun yang dizalimi dari mana pun. Tentunya saya mengimbau seluruh putra bangsa, marilah bersama-sama kita amankan kegiatan ini.