APBN Fokus Infrastruktur Dasar

JAKARTA – Kebutuhan pendanaan proyek infrastruktur di Indonesia meningkat setiap tahun. Selama periode 2015– 2019, kebutuhan diperkirakan mencapai Rp 4.769 triliun. APBN dan APBD hanya mampu memenuhi pendanaan Rp 1.951,3 triliun atau 41,3 persen.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menuturkan, sisanya, yaitu Rp 2.817,7 triliun, harus mengandalkan pembiayaan dari pihak lain. Sisa kebutuhan pendanaan 22,2 persen itu dialokasikan untuk BUMN. ’’Lalu, Rp 1.751,5 triliun atau setara 36,5 persen diharapkan berasal dari partisipasi pihak swasta,’’ ujarnya di Jakarta kemarin.

Mantan menkeu tersebut memaparkan, jenis infrastruktur yang diprioritaskan dalam APBN adalah yang mendorong pengentasan kemiskinan. Di antaranya, pembangunan rumah murah, irigasi, arteri jalan desa, air bersih, dan sanitasi. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Indonesia saat ini merupakan yang terendah sepanjang sejarah, yaitu 10,12 persen. Namun, jumlah penduduk miskin masih setara 26 juta orang. Dengan de- mikian, jumlah penduduk di garis kemiskinan masih sangat besar.

Karena itu, lanjut Bambang, APBN yang jumlahnya terbatas harus difokuskan pada infrastruktur dasar untuk pengentasan kemiskinan. Pemerintah pun melihat potensi swasta dan BUMN untuk mendukung investasi infrastruktur yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab, infrastruktur dapat menggerakkanrodaperekonomian. Untuk menggandeng swasta dan BUMN,pemerintahmemanfaatkan pembiayaan investasi nonanggaran (PINA).