Wabup Minta ULP dan OPD Introspeksi

Untuk Menekan Silpa Tinggi

SIDOARJO – Banyak penyebab mengapa sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBD 2017 mencapai rekor tersendiri dengan nilai Rp 909 miliar. Di antaranya, keterlambatan melakukan pekerjaan pembangunan yang telah direncanakan organisasi perangkat daerah (OPD). Karena itu, dewan meminta pemkab bergerak sejak awal tahun. Paling lambat akhir Januari atau awal Februari, pekerjaan pembangunan sudah mulai.

”Jangan seperti kebiasaan selama ini, Maret atau April baru berjalan. OPD sudah harus melakukan pekerjaan pada Januari ini atau paling lambat awal Februari,” kata Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih.

Kalau cara kerja OPD masih sama, lanjut Nasih, silpa yang begitu besar pada APBD 2017 dipastikan bakal terulang. Sebab, waktu untuk membelanjakan anggaran semakin pendek. Lantaran waktu mepet, pekerjaan pembangunan tidak maksimal. Bahkan, ada yang tidak selesai atau malah tidak bisa dilaksanakan. Pola kerja seperti itu harus diubah.

Berdasar penilaian Nasih, selama ini Sidoarjo selalu terlambat. Sering proses lelang pekerjaan baru dilakukan pada Maret atau April. Lalu, pembangunan baru dilaksakanan setelah bulan tersebut. Demi mengubah kebiasaan itu, dewan akan mendorong sinergi yang baik antara unit layanan pengadaan (ULP) dan OPD.

Saran legislatif tersebut mendapat apresiasi dari eksekutif. Wakil Bupati Nur Ahmad Syaifuddin sependapat dengan usul Nasih tersebut. ”Mekanisme lelang ini memang harus terus diperbaiki. ULP maupun OPD harus instropeksi diri,” kata Nur.