Tidak Lapor, Bakal Calon Gugur
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) wajib bagi semua bakal calon kepala daerah. Aturan itu bukan basabasi. Jika tidak melampirkan, otomatis bakal calon gagal ke tahap selanjutnya
Yang dinyatakan memenuhi sebagai calon adalah yang memenuhi persyaratan secara lengkap.”
WAHYU SETIAWAN Komisioner KPU
Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyatakan, semua berkas dan persyaratan yang ditetapkan bersifat kesatuan. Untuk itu, jika ada satu syarat saja yang gagal dipenuhi selama masa pendaftaran dan perbaikan, KPU tidak menoleransi. ”Yang dinyatakan memenuhi sebagai calon adalah yang memenuhi persyaratan secara lengkap,” katanya kepada Jawa Pos tadi malam (19/1).
Bagi yang baru mengurus dan belum tuntas prosesnya, KPU memastikan tidak akan bertindak kaku. Selama bakal calon tersebut sudah melaporkan LHKPN ke KPK, itu sudah cukup sebagai bukti. Nanti yang bersangkutan cukup menyerahkan pernyataan bahwa LHKPN sudah dilaporkan. ”Yang penting sudah memproses. Kan bisa jadi dia melaporkan secara manual. Saking banyaknya hartanya, jadi lambat,” imbuhnya.
Disinggung soal potensi belum dilaporkannya LHKPN hingga deadline, Wahyu menilai itu bukan kesalahan jajarannya. Sebagai penyelenggara, pihaknya sudah membuat dan menyosialisasikan PKPU tentang pencalonan dan PKPU tentang tahapan pilkada.
Fakta bahwa sebagian besar bakal calon berhasil melaporkan ke KPK sudah menunjukkan bahwa ketentuan dan jadwal yang disiapkan KPU tidak menyulitkan. ”Kecuali kalau semua bakal calon kesulitan, mungkin kami salah. Ini kan sebagian besar sudah merampungkan. Artinya, waktu yang diberikan memadai.”
Sementara itu, Direktur Ekse- kutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, munculnya bakal calon kepala daerah dengan harta yang besar bukanlah hal yang mengejutkan. Sebab, sistem pencalonan di partai politik masih penuh dengan isu mahar politik atau ongkos politik. ”Lalu ada ongkos politik yang sebagian besar dibebankan kepada calon. Sudah rahasia umum kalau calon membiayai sendiri untuk kerja pemenangan,” ujarnya.
Selain itu, meski ada juga calon berharta besar yang kalah, modal ekonomi yang kuat tetaplah faktor penting untuk pemenangan. Khususnya di daerah dengan akses informasi dan pendidikan politik yang rendah. ”Dengan uang yang dipunya, mereka bisa menjangkau pemilih,” imbuhnya.
Lantas bagaimana dengan adanya calon yang pas-pasan? Titi menganggap hal itu tidak lepas dari pribadi calonnya. Biasanya calon tersebut memiliki elektabilitas tinggi atau merupakan fungsionaris partai yang benarbenar sudah lama mengabdi.
Meski demikian, calon itu tak lantas lebih aman dari penyimpangan. Sebab, bukan tidak mungkin, pendanaan ditopang para pemodal dan broker yang bermain. Karena itu, adanya publikasi LHKPN menjadi momentum bagi masyarakat untuk ikut mengawasi dan memastikan akuntabilitas. Apakah total harta yang tercatat sesuai atau tidak dengan kesehariannya. Sehingga bisa menjadi informasi awal untuk mengukur kejujurannya.