Operasi Militer Tetap Jalan
TAK seorang pun tahu berapa lama pemerintahan AS bakal ”membeku” akibat shutdown ini. Pada 2013, shutdown berlangsung selama 16 hari. Kondisi tersebut pernah bertahan lebih lama. Yakni, 27 hari pada Desember 1995– Januari 1996. Semua bergantung deal antara Demokrat dan Republik. Yang jelas, dampaknya cukup besar.
”Itu (shutdown, Red) mengakibatkan dampak langsung dan tidak langsung pada perekonomian AS,” terang ekonom senior di Standard and Poor’s Beth Ann Bovino kepada Al Jazeera. Dampak langsung yang dirasakan adalah penurunan produktivitas. Ratusan ribu pegawai pemerintah bakal dirumahkan.
Menurut Bovino, pemasukan dari sektor pariwisawa juga bakal menurun. Itu konsekuensi dari tutupnya tempattempat publik yang dikelola pemerintah. Misalnya, museum, kebun binatang, dan taman nasional.
Lomba lari yang rencananya diselenggarakan di Cuyahoga Valley National Park akhir pekan ini mungkin juga ditunda. ”Kami berharap sedapat-dapatnya taman tersebut tetap bisa diakses,” ujar salah seorang ranger Cuyahoga Valley National Park Jennie Vasarhelyi.
Presiden AS Donald Trump sempat mencuit melalui akun Twitter miliknya bahwa shutdown berdampak luar biasa pada militer AS. Namun, beberapa media menyebut Trump terlalu berlebihan. Berdasar memo yang dirilis Wakil Menteri Pertahanan Patrick M. Shanahan, diketahui bahwa operasi militer AS di Afghanistan, Iraq, dan Syria tetap berlangsung.
”Kami harus melanjutkan banyak operasi penting lainnya untuk keselamatan hidup manusia,” tulis Patrick sebagaimana dilansir The New York Times.
Menteri Pertahanan Jim Mattis memperkirakan, 50 persen pegawai di bawah naungan kementeriannya akan dirumahkan. Pengumpulan informasi intelijen yang dirasa tidak terlalu mendesak dan penting untuk keamanan nasional dihentikan lebih dulu. Tunjangan USD 100 ribu (Rp 1,3 miliar) untuk keluarga anggota militer yang tewas sementara ini juga tidak bisa diberikan.
”Kapal dan kapal selam tetap di laut, pesawat kami akan terus terbang dan para prajurit terus memerangi teroris di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan,” begitu bunyi memo yang ditandatangani Jim Mattis.