Bersiap Ditagih Proposal Hibah
DPRD Surabaya Jalani Reses
SURABAYA – Para anggota DPRD Surabaya mulai kemarin menjalani masa reses. Namun, mereka tidak akan bisa menemui warga secara ”gagah”. Sebab, selama ini proposal bantuan hibah yang diajukan warga melalui mereka jarang dicairkan pemkot.
Ketua DPRD Surabaya Armuji mengatakan, agar proposal warga disetujui pemkot, tenaga verifikasi perlu ditambah. Dia pernah membantu menyalurkan 10 proposal warga. Namun, seluruhnya ditolak. ”Kan enggak mungkin sama semua. Jangan digebyah uyah. Itu tim verifikasinya yang kurang banyak. Jadi, kerjanya menumpuk,” ujar politikus PDIP itu kemarin (26/1).
ProposaltersebutdisampaikankeBadan PerencanaanPembangunanKota(Bappeko) Surabaya. Setelah lolos, bappeko mengirimkansurattersebutkedinas-dinasteknis sesuai pengajuan proposal.
Politikus PDIP lainnya, Sukadar, bernasib sama. Beberapa waktu lalu, dia didatangi konstituennya yang menanyakan 28 proposal yang ditolak pemkot. Proposal tersebut rencananya diminta kembali untuk direvisi. Namun, petugas yang memproses proposal itu tidak bisa menemukan seluruh proposal tersebut.
Karena hilang, warga terpaksa membuat lagi proposal tersebut mulai dari nol. Sukadar menganggap hal itu tidak seharusnya terjadi apabila tenaga verifikasi proposal ditambah. ”Kalau terdata dan tertata, warga kan bisa merevisi proposal itu. Tak perlu buat lagi,” jelas anggota komisi C itu.
Politikus Demokorat Muchamad Machmud juga sering ditagih konstituennya. Tidak hanya ditolak, proposal yang sudah dinyatakan masuk APBD juga tidak dicairkan. Padahal, warga telah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). ”Sampai berlembarlembar dan ada meterainya,” ujar mantan ketua DPRD Surabaya itu.
Sebagian besar yang mengajukan permohonan hibah tersebut adalah pengurus RT/RW. Rata-rata meminta bantuan untuk membeli sound system, meja, kursi, dan terop. Machmud meminta agar pemkot mengakomodasi semua usulan warga. Sebab, selama ini banyak anggaran yang tidak terserap. Bahkan, hingga puluhan miliar rupiah. Menurut dia, anggaran tersebut lebih baik disalurkan daripada menjadi silpa.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Aden Darmawan menerangkan, banyaknya proposal yang ditolak terjadi sejak dua tahun terakhir. ”Kalau ditanya warga, ya aku cuma bisa bilang sabar,” jelas politikus Gerindra itu.
Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menerangkan bahwa tim verifikasi tidak perlu ditambah. Menurut dia, selama ini proposal banyak dimasukkan mendekati deadline waktu yang diberikan. Kondisi itu terjadi hampir di seluruh anggota dewan.
”Sebanyak apa pun tenaga pegawai ditambah, kalau pekerjaannya menumpuk, ya enggak bisa maksimal,” ujar alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) tersebut.
Whisnu menerangkan bahwa pemkot selalumengakomodasiusulwarga.Dengan catatan,seluruhberkaspersyaratandicantumkan.Jikapemkotmencairkanusulyang bermasalahdalampersyaratan,haltersebut dianggapcacathukum.(sal/c6/git)