Ajukan Ribuan Usulan CPNS
Terbanyak Butuh Tenaga Pendidikan-Kesehatan
NGANJUK – Ini kabar gembira bagi warga Nganjuk. Setelah pemberlakuan moratorium rekrutmen CPNS sejak 2015, tahun ini Pemkab Nganjuk dipastikan kembali menggelar rekrutmen. Setidaknya pemkab sudah mengajukan ribuan usulan CPNS awal tahun ini.
Berdasar data yang dihimpun Jawa Pos Radar Nganjuk, total ada 3.938 usulan yang diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). ”Tapi, itu baru usulan saja,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nganjuk Sudrajat.
Ribuan usulan rekrutmen CPNS tersebut, lanjut dia, masih akan diverifikasi dan divalidasi Kemen PAN-RB. Selanjutnya, Kemen PAN-RB yang akan menetapkan
formasi CPNS 2018. Karena itu, Sudrajat masih enggan membeberkan detail usulan pegawai yang dikirim ke kementerian.
Dia hanya menyebut mayoritas usulan pegawai itu untuk tenaga pendidikan dan kesehatan. ”Jumlah pastinya saya lupa, tetapi memang kebutuhan terbanyak untuk tenaga pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.
Sudrajat menambahkan, sebenarnya kebutuhan pegawai di Kabupaten Nganjuk jauh lebih banyak dari usulan tersebut. Jumlah pegawai terus menyusut karena setiap tahun ada sekitar
400 pegawai yang pensiun.
Di luar itu, selama tiga tahun terakhir, Kabupaten Nganjuk juga membutuhkan tambahan pegawai dalam jumlah besar. ’’Makanya, kami menunggu formasi dari Kemen PAN-RB lebih dulu,” ucap Sudrajat.
Sebagaimana diketahui, usulan rekrutmen pegawai baru dikirim ke Kemen PAN-RB lewat e-formasi. Adapun hard file belum dikirimkan. Sudrajat menyebut pengiriman berkas dilakukan dalam waktu dekat.
Sebagaimana diberitakan, Pemkab Nganjuk memang kekurangan ribuan guru. Untuk guru olahraga dan guru agama SD saja, setidaknya dibutuhkan 1.228 orang. Itu belum termasuk guru mata pelajaran lain. Demikian halnya dengan kebutuhan tenaga di bidang lain yang dipastikan jauh lebih banyak.
Termasuk kebutuhan pegawai di bidang kesehatan. Selain RSUD Kertosono yang dipastikan kekurangan ratusan pegawai untuk operasional gedung baru, RSUD Nganjuk membutuhkan tenaga kesehatan tambahan.
Sebelumnya, Direktur RSUD Kertosono dr Tien Farida Yani MARS mengungkapkan, kekurangan pegawai di institusi yang dipimpinnya diserahkan ke Pemkab Nganjuk. ’’Kami menunggu regulasinya,” kata dr Tien sembari menyebut hingga akhir Januari RSUD Kertosono memaksimalkan tenaga yang ada untuk mengoperasikan gedung baru.
Pemenuhan kekurangan ribuan pegawai itu belum bisa diisi karena pemerintah pusat memberlakukan moratorium CPNS sejak 2015. Moratorium yang rencananya diberlakukan hingga 2019 itu dicabut tahun ini.