Tutup Minimarket Pelanggar Perda
Aprindo Minta Evaluasi Bersama
SURABAYA – Sebentar lagi pemkot menutup secara bertahap minimarket yang melanggar Perda No 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan. Tindakan tersebut dilakukan setelah masa toleransi selama 2,5 tahun yang diberikan pemkot tidak diindahkan.
Langkah penutupan itu bakal diberlakukan terhadap minimarket yang telah melakukan pelanggaran tetap
Pada prinsipnya pemkot tidak membatasi pengusaha. Yang penting menjalankan usaha sesuai dengan regulasi yang ada.”
NURI DYAH Kabid Pelayanan dan Pengawasan Dinas Perdagangan
Misalnya, jarak minimarket dengan pasar rakyat kurang dari 500 meter hingga pendirian minimarket di jalan yang lebarnya kurang dari 8 meter.
Kabid Pelayanan dan Pengawasan Dinas Perdagangan (Disdag) Nuri Dyah mengatakan, penertiban tersebut berlangsung pada pertengahan Februari. ”Kami sudah punya data. Tinggal dilakukan penertiban,” jelasnya.
Rencananya, penutupan dilaksanakan secara bertahap. Disdag bakal meminta bantuan satpol PP. Pada Februari, disdag menutup enam minimarket terlebih dahulu.
Dalam penertiban nanti, disdag mengunjungi langsung minimarket yang dinilai melanggar perda. Kunjungan itu sekaligus memberikan informasi perihal penutupan. Pemilik minimarket diberi waktu maksimal seminggu untuk merelokasi dagangan di toko. Jika dalam tempo waktu itu tidak ada inisiatif pemilik toko, pemkot pun menutup minimarket.
Saat ini data dari disdag menunjukkan, ada 146 minimarket yang tercatat melanggar. Ratusan minimarket tersebut dianggap melakukan pelanggaran tetap. Di antara jumlah itu, 16 toko sudah bersedia menutup usahanya secara sukarela. ”Nah, tinggal 130 minimarket lainnya yang kini dalam proses penutupan,” jelasnya.
Nuri yakin penutupan minimarket tersebut telah sesuai aturan. Dalam aturan tersebut dijelaskan mengenai batas toleransi agar minimarket segera menyesuaikan dengan peraturan daerah. Perda toko swalayan diberlakukan mulai 21 Juli 2014.
Saat ini jumlah minimarket di Surabaya sekitar 600 gerai. Sebagian besar telah memiliki izin mendirikan usaha. ”Pada prinsipnya pemkot tidak membatasi pengusaha. Yang penting menjalankan usaha sesuai dengan regulasi yang ada,” terangnya.
Koordinator Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Wilayah Indonesia Timur Abraham Ibnu tidak mempermasalahkan penutupan tersebut apabila ada aturan yang dilanggar.
Namun, dia menerangkan bahwa masalah setiap minimarket berbeda-beda. Karena itu, penanganannya tidak bisa diseragamkan. Ada yang masih bisa diperjuangkan untuk buka, ada juga yang tidak. ”Anggota yang minta bantuan advokasi pasti kami dukung,” jelasnya.
Namun, hingga kini belum ada yang melaporkan persoalan tersebut. Masalahnya, Abraham juga tidak pernah mendengar adanya rencana penertiban ratusan minimarket tersebut. Kalaupun rencana itu benar-benar dilaksanakan, dia mengharapkan ada surat tembusan ke Aprindo. Tujuannya, evaluasi bisa dilakukan bersama-sama dengan pemkot.
Abraham menjelaskan, belum lama ini ada minimarket yang ditertibkan karena tidak bisa menunjukkan izin usaha toko swalayan (IUTS). Padahal, surat tersebut sebenarnya ada. Namun, kebanyakan berada di kantor pusat. ”Petugasnya enggak sabaran, langsung ditutup,” keluhnya. Dia berharap petugas memperhatikan aturan penutupan. Sebab, terdapat banyak pekerja yang menggantungkan hidupnya pada minimarket tersebut.