Keluhkan Biaya Sekolah dan BPJS
Reses, Anggota DPRD Jaring Aspirasi
SURABAYA – Masalah pendidikan dan kesehatan masih dikeluhkan warga saat anggota DPRD Surabaya menggelar reses kemarin (28/1). Itu terjadi karena SMA/ SMK tidak gratis lagi setelah kewenangannya beralih ke provinsi. Selain itu, jatah bantuan BPJS kepada 30 ribu warga dicoret setelah dievaluasi.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti mengadakan reses di Putat Jaya RW 2 kemarin. Meski begitu, warga dari RW lain juga datang untuk menyampaikan keluhan. ”Ada yang menanyakan BPJS-nya diblokir. Kalau masalah SMA/SMK, tidak ada yang tanya. Tapi, begitu saya tanyakan, banyak yang keberatan karena tak lagi gratis,” ujar politikus PKS tersebut.
Salah seorang warga Putat Jaya mengeluhkan kartu BPJS miliknya tidak bisa digunakan saat anaknya sakit. Alasannya, data kependudukan anaknya tidak tercatat di data kependudukan pemerintah pusat. Karena itu, dia terpaksa membayar biaya pengobatan anaknya.
Reni menjelaskan bahwa masalah tersebut telah dibahas dalam rapat komisi di DPRD Surabaya dengan dinas kesehatan awal bulan lalu. Dari 30 ribu data penerima bantuan iuran, lebih dari 15 ribu dihapus setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan pembersihan data kependudukan. ”Saya sarankan agar segera memastikan data kependudukan anaknya ke dispendukcapil (dinas kependudukan dan pencatatan sipil, Red),” kata anggota Komisi D DPRD Surabaya itu.
Melihat permasalahan tersebut, Reni mendesak BPJS mengembangkan layanan bagi para penerima bantuan. Selama ini keaktifan BPJS warga yang dibantu dengan APBD atau APBN tidak bisa dicek secara online. Untuk mengecek, penerima bantuan harus mendatangi loket BPJS. Menurut Reni, pelayanan tersebut seharusnya tidak dibedakan. Dengan begitu, masyarakat yang ke rumah sakit tidak lagi dikagetkan bahwa anggota keluarganya tidak ter-cover BPJS.
Mengenai masalah pendidikan, Reni masih menunggu realisasi sanggar kegiatan belajar (SKB). Upaya pemkot terebut diambil setelah kewenangan SMA/SMK beralih ke provinsi. Kebijakan sekolah gratis Surabaya tidak berlaku lagi. ”Dari rapat terakhir, perkembangannya masih seputar mencari tempat,” lanjutnya.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Aden Darmawan menjaring aspirasi warga Wonokromo. Banyak warga yang mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan saat ini. ”Ada madrasah aliyah yang mengeluh kekurangan dana. Nanti saya sampaikan ke Kementerian Agama,” jelasnya.
Dalam kunjungan ke Gayungan, Aden kaget saat melihat sekolah luar biasa (SLB) yang didirikan atas dana pribadi warga. Sekolah tersebut sudah beberapa kali mengajukan bantuan ke pemkot, tapi belum terealisasi.