Jangan Risaukan Anggaran, asal Mau Berinovasi
Dari Diskusi Menggagas Pendidikan di Kota Delta Semakin Berkelas (3-Habis)
UNDANG-Undang telah mengamanatkan 20 persen dari anggaran negara dan daerah untuk pendidikan. Pemkab Sidoarjo pun mematuhinya. Lebih dari 20 persen APBD dialokasikan untuk bidang pendidikan. Hanya, angka tersebut masih memasukkan gaji untuk para guru.
Karena itu, DPRD Sidoarjo terus berupaya agar alokasi anggaran 20 persen tersebut murni terserap untuk program pendidikan. Artinya, gaji guru tidak masuk komponen itu. ’’Kami di dewan tiada henti berusaha agar angka 20 persen terserap murni untuk pendidikan,’’ kata Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan dalam diskusi pendidikan yang diinisiatori Jawa Pos.
Berangkat dari pemikiran tersebut, dewan selalu mendesak dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Delta. Termasuk mendata apakah ada sekolah-sekolah yang rusak. ’’Kami tidak ingin ada sekolah rusak di Sidoarjo. Anggarannya sudah ada,’’ ucap Wawan, panggilan akrab Sullamul Hadi Nurmawan.
Menurut dia, sekolah-sekolah harus nyaman dan aman. Karena itu, sarana-prasarana harus bagus atau representatif. Jika ruang kelas rusak, tentu siswa tidak nyaman belajar di sana. ’ Kami sudah mendesak dikbud agar tidak ada lagi sekolah rusak pada 2019,’ ujarnya.
Wawan menuturkan, pihaknya juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya ikut berinovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jika inovasi itu dinilai bagus, dewan akan meloloskan kebutuhan
PELANTIKAN Sekda dan empat pejabat eselon II di Pendapa Delta Wibawa kemarin (1/2) juga dihadiri sejumlah tamu ”asing”. Mereka berasal dari luar lingkungan pemkab, DPRD, dan lembaga pemerintahan. Yakni, pengusaha alias bos-bos dari sejumlah perusahaan.
Suasana itu terbilang tidak lazim. Sebab, biasanya, acara pelantikan pejabat-pejabat hanya dihadiri
Dengan kebijakan tersebut, siswa diharapkan tidak lagi naik sepeda motor atau mobil. ’’Itu kan baik. Siswa bisa nyaman dan aman saat berangkat maupun pulang sekolah,’’ tutur Wawan.
Wawan menambahkan, program itu membutuhkan anggaran Rp 10 miliar sampai Rp 30 miliar. Menurut dia, APBD Sidoarjo sangat bisa memenuhinya. ’’Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) dalam beberapa tahun terakhir selalu lebih dari Rp 300 miliar. Tahun lalu, lebih dari Rp 90 miliar. Karena tamu-tamu dari lingkungan pemkab, legislatif, dan forum komunikasi pimpinan daerah. Kondisi tersebut juga membuat ketua DPRD, bupati, dan wakil bupati keheranan. ”Apa hubungan pelantikan ini dengan bos-bos?” kata Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan.
Bupati Saiful Ilah juga mengaku terkejut. ”Kok banyak tamu rekanan itu, jangan takut berinovasi untuk mutu pendidikan,’’ paparnya.
Senada dengan Wawan, Ketua Dewan Pendidikan Sidoarjo Musahili menyatakan bahwa persoalan pendidikan harus menjadi prioritas. Karena itu, alokasi anggarannya mesti besar. Menurut dia, meski kewenangan untuk jenjang SMA/ SMK kini berada di tangan provinsi, pemkab harus tetap membantu. ’’Ingat, mereka itu juga warga Sidoarjo,’’ tegasnya.
Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Maarif Sidoarjo Misbahuddin menambahkan, pihaknya berharap agar pemkab tidak melupakan siswa madrasah. CPNS
Kasubsi penyuluhan pada dinas kebersihan dan pertamanan
Kasubsi perencanaan pada DKP
Kasi penerangan dan komunikasi bappeda
Kasi lingkungan hidup bappeda
Kabid pengembangan UKM pada dinas koperasi dan UKM
Kabid perencanaan pada dinas perindustrian
Sekretaris pada dinas pendidikan & kebudayaan
Sekretaris pada dinas perhubungan
Kepala badan penanggulangan bencana daerah (BPBD)
Kepala badan pelayanan perizinan terpadu (BPPT)
Kepala bappeda
2018 SEKDA
pengusaha. Saya tidak mengundang,” ujarnya.
Sementara itu, pelantikan kemarin juga diwarnai aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sidoarjo. Namun, mereka berorasi di luar pendapa. Para peserta aksi itu menyuarakan agar pemerintah lebih fokus dalam membangun.