Kebijakan Satu Peta Rampung 2019

JAKARTA – Peta pemanfaatan lahan yang tidak terintegrasi kerap mempersulit pemerintah dalam menentukan kebijakan. Bahkan, beberapa di antaranya ikut menciptakan konflik di masyarakat. Karena itu, kebijakan satu peta segera dirampungkan.

Presiden Joko Widodo menyatakan, kebijakan satu peta sangat krusial untuk segera diselesaikan. Apalagi, pemerintah tengah menggenjot pembangunan infrastruktur yang berkaitan erat dengan pemanfaatan ruang serta penggunaan lahan.

’’Tumpang-tindihnya peta dan perizinan justru menimbulkan konflik dan mengakibatkan terjadinya sengketa sehingga menghambat laju perekonomian di daerah,’’ ujarnya di Kantor Presiden kemarin (5/2).

Jokowi mengakui, saat ini, perbedaan data dan referensi geospasial masih belum sinkron di beberapa kementerian/lembaga. Akibatnya, tumpang-tindih penggunaan lahan tidak bisa terhindarkan. Dia mencontohkan, di Kalimantan, terdapat sekitar 4 juta hektare kawasan hutan yang tumpang-tindih dengan kawasan perkebunan.

Karena itu, jika sudah diimplementasikan, kebijakan satu peta akan mampu menyelesaikan persoalan di lapangan. ’’Kebijakan satu peta akan mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpangtindih pemanfaatan lahan serta membantu penyelesaian batas daerah di seluruh tanah air,’’ jelas mantan wali kota Solo itu.