PNS Belum Terima Gaji, Bupati Juga
Imbas Penyusunan DPA yang Lambat
SANGATTA – Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Wakil Bupati Kasmidi Bulang kewalahan menerima SMS keluhan. Bukan dari masyarakat umum, akan tetapi dari pegawai baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun tenaga kerja kontrak daerah (TK2D). Isinya mempertanyakan gaji mereka yang tak kunjung cair hingga saat ini.
Kalimat keluhan yang diterima Ismunandar dan Kasmidi terkait kesulitan PNS dan TK2D dalam membeli kebutuhan pokok. Ada juga keluhan tentang uang sekolah anak maupun uang kontrak rumah yang belum terbayar karena gaji tak kunjung cair.
Menanggapi hal itu, Bupati Ismunandar mengaku telah menginstruksi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim untuk menyegerakan pembayaran gaji tersebut. Terutama gaji para guru dan bidan serta staf pegawai di kecamatan.
Sebagaimana diketahui, gaji TK2D belum terbayar oleh pemkab sejak Desember 2017. Kini, gaji PNS juga ikut tertunda. ”Saya sudah instruksikan pembayaran yang harus didulukan, yaitu gaji guru dan tenaga medis, terutama yang bekerja di pedalaman,’’ ujar Bupati Kutim Ismunandar.
Ismu mengungkapkan, keterlambatan urusan gaji memang tak tebang pilih. Semua terkena imbas lantaran dampak defisit yang dirasakan Pemkab Kutim. ”Jangankan TK2D dan PNS, saya sebagai bupati juga belum gajian,” celetuknya.
Menurut Ismu, keterlambatan pembayaran gaji serta pembayaran lainnya tidak hanya terjadi karena transfer pusat ke daerah yang belum masuk ke kas Pemkab Kutim. Akan tetapi, itu juga terjadi karena penyusunan dokumen penggunaan anggaran (DPA) 2018 dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) belum rampung.
Sementara itu, pembayaran, baik utang maupun alokasi kegiatan baru, harus masuk DPA 2018. ”Jadi bersabar saja. Akan tetapi, tetap kami perjuangkan pembayarannya,’’ katanya.
Kepala BPKAD Kutim Suriansyah yang didampingi sekretarisnya, Hamdan, mengungkapkan, dari beberapa OPD, baru empat kecamatan dan satu instansi yang sudah memasukkan DPA. Yakni, Kecamatan Karangan, Sangkulirang, Bengalon, Kaliorang, serta badan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan (BKPP).
”Untuk gaji dan tunjangan guru sudah masuk ke rekening Dispendik (Dinas Pendidikan) Kutim. Sedangkan honor TK2D melekat di OPD. Termasuk gaji bidan juga sudah. Untuk operasional ADD (alokasi dana desa) pada 76 desa, sedang proses SP2D,” kata Suriansyah.