Jaring 30 Ribu Peserta PBI
Setiap Pekan Pemkot Terima Pendaftar Baru
SURABAYA – Masih ada jatah penerima bantuan iuran (PBI) BPJS dari pemkot untuk 30 ribu warga Surabaya. Hal tersebut terjadi karena ada pembersihan data pada akhir tahun lalu. Faktornya, nomor induk kependudukan yang tak tercatat di data pusat, warga meninggal atau pindah, dan warga yang memilih beralih ke BPJS mandiri. Agar anggaran terserap, pemkot terus menjaring warga yang berhak menerima PBI.
Pemkot sudah mematok bantuan untuk 291.686 keluarga. Sebagian besar warga tidak mampu. Namun, pemkot juga membantu 50 kelompok dari berbagai pekerjaan. Antara lain, guru tidak tetap, tukang becak, tukang tambal ban, guru ngaji, kelompok pemuda, penjaga sekolah, bunda PAUD, modin, nelayan, relawan HIV, kader posyandu, dan veteran
HaltersebutdiaturdalamPerwali 25/2017. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Surabaya Imam Siswandi menjelaskan bahwa PBI untuk 50 kelompok itu sudah menembus 72.850 keluarga. Dia bertugas mengoordinasikan penjaringan dari sejumlah organisasi perangkat daerah. Mulai dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas sosial, dinas pertanian, hingga bagian humas. Mereka akan mendapatkan fasilitas perawatan kelas III. ”Setiap pekan pasti ada data yang masuk. Teman-teman dinas terus menawarkan bantuan ke berbagai kelompok,” katanya kemarin.
Proses pendataan tersebut dimulai dari dinas terkait. Imam mencontohkan dinas kesehatan yang menawarkan bantuan itu kepada relawan HIV, kader posyandu, dan kelompok usaha kesehatan kerja. Terkadang mereka tidak mau dibantu. Alasannya, mereka telah mengikuti BPJS Kesehatan secara mandiri. Namun, untuk mereka yang bersedia dibantu, datadatanya bakal diserahkan ke bagian kesra untuk diproses.
Oleh bagian kesra, data tersebut lantas disinkronkan dengan data dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil). Harus dipastikan bahwa yang dibantu benar-benar warga Surabaya. Sebab, separo di antara 30 ribu data penerima BPJS tahun lalu dibersihkan karena masalah kependudukan. ”Setelah itu, kami serahkan ke BPJS. Prosesnya paling seminggu warga sudah pegang kartu BPJS,” ucap mantan camat Kenjeran tersebut.
Imam menuturkan saat ini ditugasi Wali Kota Tri Rismaharini untuk menambah jumlah kelompok yang berhak mendapat bantuan. Salah satu yang diusulkan Risma, para petugas keamanan kampung. Petugas bagian kesra diterjunkan untuk memetakan jumlah petugas penjaga kampung yang bisa dibantu. ”Nanti kami ubah perwalinya,” jelasnya.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana menyatakan bahwa pemkot harus kerja keras memenuhi kekosongan 30 ribu jatah bantuan. Dia mengusulkan agar pemkot mendata ulang para peserta yang bantuannya dicabut. Misalnya, tenaga kontrak pemkot yang telah pensiun. ”Itu banyak kejadian. Harusnya mereka didatangi lagi apakah saat ini sudah ter-cover,” jelas politikus PDIP tersebut.
Selain itu, dia meminta pemkot mendata warga yang sudah mendaftar BPJS Kesehatan mandiri, namun pembayarannya menunggak. Hal tersebut pernah dijumpai saat dia dirawat di RSUD dr M. Soewandhie. Dia bertemu dengan pasien yang hendak melahirkan. Namun, kartu BPJS mandirinya ternyata tidak bisa digunakan karena menunggak berbulan-bulan. Untuk membayar tunggakan dan denda, pasien tersebut harus menyediakan Rp 1,5 juta. ”Suaminya cuma penjual makanan keliling. Enggak mampu bayar segitu,” ungkapnya.
Agustin pun berencana kembali mengundang dinkes dan BPJS untuk membahas masalah itu. Sebab, pemkot telah mengaggarkan Rp 126 miliar untuk membantu warga membayar BPJS.