Pekerjaan Fisik Dominasi Paket Lelang
Yang Terbanyak Dinas PUPR dan Perkim
SIDOARJO – Tahun ini paket pekerjaan fisik yang harus dilelang sangat banyak. Berdasar data Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Sidoarjo, terdapat 410 paket pekerjaan yang harus dilelang. ’’Mayoritas merupakan proyek infrastruktur,’’ kata Kepala Bagian Barang dan Jasa Pemkab Sidoarjo Sanadjihitu Sangadji kemarin (10/2).
Dia mencontohkan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR). Tahun ini terdapat 256 paket lelang yang diajukan. Bulan lalu instansi tersebut mengajukan 127 paket. Perinciannya, 29 paket sudah diproses dan 98 paket belum diproses.
Urutan kedua adalah dinas perumahan dan permukiman (perkim). Tahun ini 48 paket lelang diajukan. Bulan lalu 46 paket sudah disetorkan ke Bagian Barang dan Jasa Pemkab Sidoarjo. Namun, baru 13 paket yang diproses. ’’Sisanya, 33 paket, belum diproses,’’ lanjutnya.
Banyaknya lelang pekerjaan fisik itu harus mendapat perhatian pemkab. Jangan sampai kejadian tahun lalu terulang. Saat itu 16 paket gagal dilelang. Nilainya mencapai Rp 31 miliar. Selain itu, ada 123 paket lelang yang tidak disampaikan ke bagian barang dan jasa. Besarnya Rp 116 miliar. Hal tersebut membuat penyerapan anggaran tidak maksimal. Alhasil, sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) Sidoarjo menyentuh angka Rp 909 miliar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Agoes Boedi Tjahjono mengatakan, pemkab harus mempercepat lelang proyek fisik. Tujuannya, seluruh program pembangunan berjalan. ”Tidak boleh lagi silpa besar,” tuturnya.
Nah, ada sejumlah solusi agar lelang berjalan lancar. Pertama, perencanaan pembangunan dilakukan jauh-jauh hari. Agoes mengatakan, saat ini pemkab membuat aturan baru. Perencanaan fisik yang membutuhkan anggaran besar harus dikerjakan setahun sebelumnya. ”Dengan begitu, tahun berikutnya proyek sudah berjalan,” ucapnya.
Kebijakan tersebut sudah diterapkan akhir tahun lalu. Saat momen Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2017, pemkab juga membahas perencanaan untuk 2018. Agoes mengatakan, dalam pertemuan tersebut, sejumlah program PUPR dan perkim sudah dirapatkan. ’’Karena itu, Januari sudah masuk bagian barang dan jasa agar bisa cepat dilelang,’’ lanjutnya.
Solusi kedua, meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memasukkan lelang sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Mantan kepala dinas pendidikan itu mengatakan, lelang harus dimasukkan tepat waktu. Sebab, dalam proses lelang, ada sejumlah tahapan yang harus dilalui. ”Dalam tahapan itu, ada perbaikan. Jadi, butuh waktu,” ucapnya.