Direktorat Gas Pertamina Dihapus
Reorganisasi Perseroan, Perkuat Pemasaran
JAKARTA – Susunan direksi dan organisasi PT Pertamina (Persero) berubah. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merombak jajaran direksi dan susunan organisasi perusahaan minyak dan gas tersebut, salah satunya, sebagai persiapan menuju holding BUMN migas.
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, perubahan dilakukan lantaran tantangan yang akan dihadapi Pertamina berbeda. ”Yang selama ini dilakukan dengan product oriented marketing nanti harus jadi customer oriented,” paparnya di Kemen- terian BUMN kemarin (13/2).
Perombakan tersebut telah disetujui jajaran komisaris dan direksi Pertamina. Perubahan yang dilakukan adalah meniadakan direktorat gas serta menambah dua direktorat di bidang pemasaran. Dengan demikian, total terdapat tiga direktorat bidang pemasaran. Yaitu direktorat pemasaran ritel, direktorat pemasaran korporat, serta direktorat logistik, supply chain, dan infrastruktur.
Hal tersebut sesuai dengan rapat umum pemegang saham perusahaan perseroan (persero) PT Pertamina melalui surat bernomor SK-39/MBU/02/2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina. Surat bertanggal 9 Februari 2018 tersebut memutuskan perubahan nomenklatur direksi Pertamina.
Dengan perubahan itu, Direktur Gas Pertamina Yenni Andayani diberhentikan secara hormat. Sementara itu, Muhammad Iskandar rangkap jabatan selaku direktur pemasaran korporat dan direktur pemasaran ritel sampai penetapan direktur definitif.
Di sisi lain, Nicke Widyawati selaku direktur logistik, supply chain, dan infrastruktur merangkap direktur SDM sampai penetapan direktur definitif. Total, saat ini Pertamina memiliki sembilan direktur.
Fajar menjelaskan, penambahan direktorat bertujuan memperkuat pemasaran perseroan. ”Ada beberapa hal, kejadian-kejadian. Misalnya kelangkaan BBM (bahan bakar minyak, Red), kelangkaan LPG beberapa bulan lalu yang kemudian membuat kajian reorganisasi Pertamina dibuat, dikonsultasikan dengan beberapa pihak,” terang Fajar. Saat ini pesaing Pertamina di sektor migas, baik hulu maupun hilir, sudah semakin banyak.
Terkait dengan ditiadakannya direktorat gas, hal itu merupakan salah satu langkah untuk menuju pembentukan holding BUMN migas. Dalam holding BUMN migas tersebut, rencananya, terdapat subholding gas yang akan dikoordinatori PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
Menurut Fajar, saat ini sedang dikaji skema penggabungan antara PGN dan Pertagas. Kementerian BUMN memiliki tiga skema. Salah satu skema termudah adalah Persentase (%) miliar miliar miliar miliar Nilai (USD) miliar miliar akuisisi PT Pertagas oleh PGN. Saat ini pihaknya juga masih menunggu ditandatanganinya PP Holding BUMN Migas oleh Presiden Jokowi.
Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko PT Pertamina (Persero) Gigih Prakoso menambahkan, ada tiga hal yang perlu dilakukan Pertamina. ”Pertama, bagaimana kami menjabarkan dari sisi business process karena tentu harus dilakukan penyesuaian,” terangnya.
Kedua, dari sisi human capital. Sebab, harus dilakukan realokasi dari beberapa kompetensi. Terakhir, melakukan penyesuaian sistem. ”Sehingga nanti bisa dipastikan semua business process bisa dijalankan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pemegang saham,” jelas Gigih.