Cegah Korupsi, KPK Brifing Calon Kepala Daerah
JAKARTA – Maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat fondasi pencegahan. Salah satunya dengan memberikan pengarahan (brifing) kepada calon kepala daerah (cakada) yang bertarung dalam pilkada serentak tahun ini. Brifing tersebut bakal diisi bidang pencegahan KPK.
Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, rencana brifing itu sudah dikoordinasikan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hanya, sampai saat ini belum ada kepastian dari KPU terkait jadwal dan rundown teknis kegiatan
”Ini sedang diatur (jadwal brifing) dan dikoordinasikan dengan KPU daerah,” kata Pahala kepada Jawa Pos kemarin (17/2).
Meski belum mendapat kejelasan jadwal, Pahala optimistis pengarahan kepada cakada itu bisa dilaksanakan. Sebab, rencana tersebut sudah mendapat restu dari Kemendagri dan seluruh partai politik (parpol). Brifing cakada merupakan yang kali pertama dilakukan KPK sebelum pilkada serentak.
Secara umum, pengarahan tersebut berisi materi tentang pencegahan korupsi. Misalnya, best practice dan rambu-rambu yang harus dipatuhi kepala daerah. Materi-materi itu akan diberikan kepada cakada selama sehari penuh.
”Kami ingin melatih calon, terserah mereka nanti terpilih atau tidak. Kami ingin memberi tahu mereka apa itu kewajiban kepala daerah,” terangnya.
Brifing bakal dilaksanakan di satu lokasi untuk setiap provinsi penyelenggara pilkada. Nah, di lokasi yang ditentukan KPU itu, semua cakada dikumpulkan untuk mendengarkan pengarahan KPK. Semua modul materi yang akan diberikan disusun sepenuhnya oleh bidang pencegahan KPK. ”Kalau mereka (cakada) sudah digituin (diberi pengarahan), tapi masih nyolong juga, itu pilihan,” ujarnya.
Pengarahan hanyalah langkah sementara untuk pencegahan korupsi kepala daerah. Menurut dia, korupsi kepala daerah memang sulit dilakukan seiring tingginya biaya pencalonan. Nah, terkait persoalan itu, pencegahan hanya bisa dilakukan dengan membuat regulasi pencalonan.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, koordinasi pencegahan korupsi kepala daerah sebenarnya terus-menerus dilakukan. Terutama dengan Kemendagri. Hanya, proses itu saat ini memang belum bisa dirasakan secara signifikan. ”Memang butuh waktu, butuh regulasi yang bisa dipatuhi bersama,” katanya.
Sepanjang KPK berdiri, sudah 93 pimpinan daerah yang terjerat kasus korupsi. Menurut Febri, komunikasi terus dilakukan dengan Kemendagri untuk mencari formula persoalan tersebut. Namun, upaya itu belum bisa maksimal. Khususnya terkait dengan implementasi menguatkan peran aparat pengawas intern pemerintah (APIP).