PDAM Tak Gunakan Dana Bantuan Pusat
SURABAYA – Dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan jaringan PDAM dari pemerintah pusat Rp 7 miliar dipastikan tidak terpakai. PDAM sudah tidak butuh dana itu lagi sejak tahun lalu. Tetapi ternyata tahun ini kembali dianggarkan.
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Surabaya mengirim surat ke PDAM Januari lalu terkait penggunaan dana itu. Isinya meminta PDAM menentukan area yang belum terlayani air bersih.
Direktur Operasional (Dirop) PDAM Dody Soedarjono menyatakan, PDAM sulit menentukan area yang mendapat bantuan. Sebab, bantuan tersebut harus disampaikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Padahal, MBR yang belum teraliri PDAM rata-rata tidak memiliki legalitas tanah. Misalnya, warga bantaran sungai atau di kanankiri rel kereta api. ’’Syarat bantuan itu, legalitas tanah harus jelas,’’ ujar Dody kemarin.
Saat ini jumlah pelanggan PDAM sudah mencapai 550 ribu atau telah mengaliri 96,5 persen warga Surabaya. Cakupan untuk melayani 3,5 persen pelanggan bakal ditargetkan tuntas tahun ini.
Dody menuturkan, MBR bakal tetap dibantu meski tanpa bantuan DAK. Caranya, memasang master meter. Satu meteran PDAM digunakan secara berjamaah. Bisa hingga ratusan rumah dan di daerah yang legalitas tanahnya belum jelas. Tahun ini PDAM membangun 50 titik master meter tersebut.
Seluruh program itu bisa dicover dengan anggaran perusahaan. Dody menilai DAK dari pemerintah pusat tersebut bisa dialihkan untuk sektor lain. Keuangan PDAM memang meningkat drastis delapan bulan belakangan. Tahun ini investasi PDAM mencapai Rp 520 miliar. Kapasitas produksi Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Karang Pilang ditingkatkan. Kapasitas produksi air pun sudah meningkat dari 26 juta meter kubik menjadi 28 juta meter kubik per bulan.
Sejumlah reservoir dan pompa juga telah diperbanyak. Tiga reservoir, yakni Krembangan, Osowilangun, dan Pradah, telah berfungsi. Selain itu, kapasitas pompa di sejumlah reservoir ditingkatkan. ’’Karena itu, sekarang banyak yang bocor. Tekanan air kami lebih tinggi. Jumlah keluhan dan yang demo sekarang semakin sedikit,’’ ujar alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.
Kebocoran tersebut dianggap maklum. Sebab, banyak pipa PDAM yang sudah berusia tua. Dari kebocoran itu, PDAM bakal mengetahui pipa mana saja yang seharusnya diganti. Untuk mengantisipasi banyaknya laporan kebocoran tersebut, PDAM memiliki 56 satgas siaga yang siap memperbaiki layanan dalam waktu 24 jam.
Semenjak memiliki jajaran direksi baru, PDAM memang terus meningkatkan layanan. Bahkan, PDAM menjadi satusatunya badan usaha milik daerah (BUMD) milik pemkot yang terhindar dari masalah.
Memang, sebagian besar BUMD pemkot masih bergelut dengan masalah internal. Misalnya, PD Pasar Surya yang menunggak utang pajak atau PD Rumah Potong Hewan yang jajaran direksinya pecah.
Perusahaan yang memonopoli air di Surabaya itu tidak lagi butuh penambahan modal dari APBN maupun APBD seperti halnya BUMD lain. Karena itulah, penyertaan modal untuk PDAM dari pemkot tak ada pada tahun ini.