Kaji Beri Bosda SMA/SMK
SIDOARJO – Kewenangan SMA/SMK telah menjadi milik provinsi. Karena itu, pemkab/pemkot tidak bisa memberikan bantuan anggaran untuk siswa dan sekolah SMA/SMK. Namun, harapan agar pemkab tetap dapat membantu SMA/ SMK sejauh ini terus mengalir deras. Sebab, mereka menilai sama-sama berada di wilayah Sidoarjo.
’’Kami telah mencari referensi tentang mekanisme bantuan anggaran untuk siswa SMA/SMK. Ada contoh yang bagus di Kota Kediri,’’ kata anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso.
Menurut Bangun, Pemkot Kediri ternyata masih memberikan anggaran bantuan operasional sekolah daerah (bosda) untuk SMA/SMK. Nilainya pun tidak kecil. Setiap bulan, para siswa SMA/SMK di Kota Kediri mendapat bosda Rp 75 ribu. ’’Kami ingin melakukan kajian tentang itu. Sebab, Kota Kediri saja bisa,’’ ujar legislator asal PAN tersebut.
Meski Kota Kediri bisa, lanjut dia, Sidoarjo tidak sertamerta bisa mencontoh. Sebab, jumlah penduduk jauh berbeda. Penduduk Kota Kediri hanya sepertiga penduduk Sidoarjo. Artinya, kalau penduduk sedikit, kucuran anggaran yang diberikan ke siswa tidak begitu besar.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Usman menegaskan, perlu kajian lebih dalam untuk bisa membantu anggaran bosda untuk SMA/SMK. ’’Selama APBD Sidoarjo mampu, tentu itu sangat baik untuk diterapkan. Tapi, sebelumnya harus dilakukan kajian dulu,’’ katanya.
Menurut Usman, sebenarnya dewan juga ingin memberikan bosda untuk SMA/SMK. Bahkan, kalau bisa, nilainya besar. Seperti bosda SD dan SMP yang telah meningkat drastis. Untuk SD, bosda naik dari sebelumnya Rp 20 ribu jadi Rp 29 ribu per bulan. Lalu, bosda SMP naik dari Rp 50 ribu menjadi Rp 70.500.