Menteri BUMN Evaluasi Direksi Waskita Karya

JAKARTA – Menteri BUMN Rini Soemarno memastikan bakal mengevaluasi direksi PT Waskita Karya Tbk. Kebijakan itu diambil menyusul ambruknya tiang penyangga girder berupa pier head di tol Becakayu (Bekasi-Cawang-Kampung Melayu) pada Selasa (20/2) pukul 04.45 yang melukai tujuh korban.

Evaluasi tetap memperhitungkan semua aspek di lapangan. Yakni, kejadian maupun kelalaian oleh perusahaan pelat merah itu J

”Tetapi, yang paling utama, keselamatan ini sangat penting. Jadi, harus ada direktur atau SVP (senior vice president) yang bertanggung jawab langsung mengenai keselamatan,” ujarnya kemarin. Karena itu, perlu ditambah di direktorat-direktorat untuk bertanggung jawab mengenai keselamatan.

Selain itu, pihaknya akan memberikan sanksi kepada Waskita terkait dengan kasus tersebut. Namun, Rini belum bisa memastikan jenis sanksi yang akan diberikan kepada BUMN karya tersebut. ”Kalau kita bicara mengenai konstruksi lapangan, kan ada komite keamanan dan keamanan konstruksi,” terangnya.

Pihaknya juga akan mengambil konsultan independen yang sekarang sudah bekerja sama dengan komite keamanan dan konstruksi untuk melakukan evaluasi. Hasil evaluasi kecelakaan kerja di proyek-proyek infrastruktur di Jakarta akan diumumkan dalam waktu dekat. Terutama proyek-proyek infrastruktur di wilayah DKI Jakarta.

Sebab, memang evaluasi tidak bisa dilakukan secara serentak. Hal tersebut ditujukan agar pengerjaan infrastruktur tetap bisa berjalan sesuai dengan target. ”Kita anggap ini sebagai audit keamanan atau teknis. Ini kita harapkan dalam waktu singkat.”

Waskita Karya yang menjadi kontraktor tol Becakayu juga telah melakukan investigasi internal. Namun, perseroan menolak membeberkan hasil investigasi tersebut. ”Penyelidikan itu yang melakukan pihak kepolisian sama Kementerian PUPR,” ujar Direktur Utama PT Waskita Karya Tbk M. Choliq kepada Jawa Pos.

Evaluasi proyek-proyek strategis nasional (PSN) khusus jalan layang (elevated), menurut dia, akan berpengaruh pada kelancaran kinerja Waskita. Namun, efeknya tidak akan besar. Sebab, dari total proyek yang dikerjakan Waskita, porsi proyek yang berbentuk jalan layang tidak banyak.

”Tapi, dari keseluruhan perusahaan karya yang lain, memang kami yang paling banyak punya proyek elevated,” kata Choliq.

Di sisi lain, Ketua Tim Evaluasi Kecelakaan Konstruksi Budi Harto menyatakan, pihaknya sedang memilih calon konsultan internasional independen. Dari beberapa nama konsultan, segera dipilih satu konsultan internasional untuk mendampingi tim evaluasi.

Konsultan tersebut nanti bekerja sama dengan perusahaanperusahaan karya dan perwakilan Kementerian PUPR untuk melakukan pengecekan di lokasi proyek-proyek yang bermasalah. ”Setelah konsultannya ditunjuk, tim sidak ke lapangan selama 1–2 hari. Setelah itu, hasilnya dikumpulkan untuk perbaikan sistem. Lalu dipresentasikan ke komite keamanan konstruksi,” jelas Budi yang juga direktur utama PT Adhi Karya Tbk.

Evaluasi dilakukan secara bergantian tanpa sistem persilangan. Misalnya, perusahaan konstruksi A bertugas mengevaluasi proyek yang dikerjakan perusahaan konstruksi B. Sementara itu, perusahaan konstruksi C mengevaluasi proyek milik perusahaan konstruksi D. Evaluasi tersebut akan didampingi anggota tim yang tidak berasal dari perusahaan konstruksi.

Di tempat terpisah, pemerintah diminta mengkaji ulang penugasan-penugasan kepada BUMN karya. Akibat terlalu sering, sangat rawan timbul kecelakaan konstruksi. Wakil Ketua Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kadin Erwin Aksa mengatakan bahwa saat ini proyek-proyek infrastruktur memang didominasi kontraktorkontraktor BUMN karya.

Jumlah proyeknya, lanjut dia, sangat banyak dan nilainya pun sangat besar. ”Tapi, kemampuan mereka juga tentu ada batasnya. ”Hal itu menyebabkan tingkat ketelitian dan kehati-hatian mereka dalam menyelesaikan pekerjaan menjadi terpecah-pecah,” tutur Erwin kemarin (21/2).

Belum lagi soal tenggat penyelesaian pekerjaan yang begitu ketat. Erwin menilai, hal itu juga menjadi penyebab semakin berbuntutnya kejadian kecelakaankecelakaan konstruksi. ”Karena itu, Kadin meminta pemerintah untuk menghentikan terlebih dahulu penugasan proyek-proyek infrastruktur baru kepada BUMN karya dan memberikan kesempatan lebih banyak kepada perusahaan swasta nasional untuk terlibat,” ungkapnya.

Pembangunan infrastruktur memang menjadi prioritas pemerintah. Dibandingkan dengan negara-negara lain, infrastruktur Indonesia memang tertinggal. Indonesia harus ngebut untuk mengejar ketertinggalan. Tapi, tentu hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk lalai terhadap keselamatan konstruksi.

”Pemerintah harus melakukan evaluasi total. Beri kesempatan yang lebih luas kepada swasta untuk ikut mengerjakan sehingga teman-teman BUMN karya tidak overload,” kata Erwin.

Sementara itu, dalam masa moratorium, pembangunan jalan tol trans-Jawa dan LRT Palembang–Jakarta menjadi proyek prioritas yang di-review tim independen dari Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) dan Komite Keselamatan Konstruksi (K3). Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan, proyek-proyek tersebut didahulukan karena dimanfaatkan dalam waktu dekat.

”Tol trans-Jawa untuk mudik Lebaran. Dua bulan lagi sudah harus bisa digunakan. Sedangkan LRT dipakai untuk Asian Games yang berlangsung pada Oktober,” tutur Endra kepada Jawa Pos kemarin. Menurut Endra, kontraktor proyek-proyek tersebut akan mengajukan dokumen untuk dievaluasi. Dokumen itu berisi metode kerja, SOP, teknologi, material, personel, hingga mekanisme pengawasan. Jika sudah lengkap, tim bisa langsung melakukan evaluasi.

Hingga saat ini, baru ada satu proyek yang mengajukan ulang dokumen keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Yakni, proyek Jembatan Holtekamp di Papua. Saat ini tim independen dari AKI me-review dokumen tersebut. Hasil review akan diserahkan kepada K3 untuk ditindaklanjuti. ”Nanti rekomendasinya diserahkan kepada menteri PUPR. Go or no go-nya,” jelas Endra.

PT Jasa Marga meyakinkan bahwa moratorium tidak akan menimbulkan dampak signifikan terhadap keberlangsungan proyek-proyek jalan tol. ”Moratorium hanya memengaruhi pekerjaan proyek yang konstruksinya elevated,” kata AVP Corporate Communication Jasa Marga Dwimawan Heru.