Irvan: Saya Tak Lecehkan Institusi Tertentu
Konflik Ketua DPRD dan Kasatpol PP
SURABAYA – Pemkot tidak ingin perseteruan antara Ketua DPRD Surabaya Armuji dan Kepala Satpol PP Irvan Widyanto pada Selasa (20/2) berlarut-larut.
Kemarin (21/2) Irvan menyatakan bahwa rapat yang nyaris berujung baku hantam tersebut dilakukan bukan dalam rangka melecehkan dewan. Kemarahannya tersebut murni reaksi pribadinya semata.
’’Tidak terkait kelembagaan, apalagi melecehkan institusi tertentu,” tegas Irvan.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga berbicara mengenai upaya yang akan dilakukannya di Medokan Semampir. Dia menegaskan, belum ada penyampaian rencana penertiban lahan di wilayah Medokan Semampir. Pemkot beralasan, pertemuan Selasa saat itu murni dilakukan untuk sosialisasi saja. ’’Kami sama sekali tidak berbicara tentang penertiban atau bahasa kasarnya penggusuran,” tegas Irvan setelah menyampaikan permohonan maaf di balai kota kemarin.
Pemkot sudah dua kali memberikan sosialisasi kepada warga terdampak di Medokan Semampir J
Bahkan, mereka juga sudah menghadirkan perwakilan dari Kantor Pertanahan Surabaya untuk memastikan status tanah tersebut. Irvan menjelaskan, forum di DPRD Surabaya digelar dalam rangka menyosialisasikan kembali keberadaan Flat Keputih yang disiapkan untuk warga. Warga Medokan Semampir yang terdampak menjadi prioritas.
Sebagian batas tanah, lanjut dia, diduga berada di tengah rumah warga. Dalam hal ini, pemkot berupaya untuk berkoordinasi dengan warga agar tidak asal mengukur. ’’Tidak mungkin kita ujug-ujug masuk ke rumah warga, harus permisi dulu,” imbuh Irvan.
Hal itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Maria Theresia Ekawati Rahayu. Pemkot masih harus memastikan sejumlah batas tanah yang saat ini belum diukur. ’’Agendanya, kami akan mengembalikan batas tanah. Tetapi, kemarin belum bisa masuk karena sebagian masih berupa rumah warga,” jelas perempuan yang akrab disapa Yayuk itu.
Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Surabaya Minun Latif juga menyayangkan terjadinya insiden tersebut. Dia menilai dalam menyampaikan pendapat di setiap rapat yang diselenggarakan di gedung DPRD seluruh pihak harus menunjung tinggi etika. ’’Tidak boleh saling tunjuk dan sampai bediri begitu,’’ jelasnya.(deb/elo/c7/c22/git)