Ajak Pengusaha Bangun RSUD Barat
Belum Ada Kesepakatan dengan Dewan
SIDOARJO – Eksekutif dan legislatif sudah sepakat membangun RSUD wilayah barat. Kesepakatan tersebut tidak terkait dengan pembiayaannya. Sebab, belum ada kata sepakat antardua lembaga itu. Meski begitu, eksekutif terus bergerak maju. Bahkan, kemarin (21/2) pemkab menjajaki minat pasar untuk ikut terlibat dalam pembiayaan pembangunan rumah sakit tipe c tersebut.
Dalam acara yang diselenggarakan di Pendapa Delta Wibawa itu, pemkab mengundang puluhan pengusaha. Bupati Sidoarjo Saiful Ilah memaparkan rencana pembangunan RSUD tersebut. Juga, mekanisme proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
’’Kami saat ini sudah berkomitmen untuk membangun RSUD di wilayah barat. Sebab, RSUD Sidoarjo kini menjadi rujukan kota lain sehingga kami butuh tambahan rumah sakit untuk melayani masyarakat. Terutama masyarakat di wilayah barat,’’ jelasnya.
Nah, RSUD baru tersebut dirancang memiliki 191 tempat tidur, termasuk di dalamnya rawat intensif dengan fasilitas layanan kesehatan unggulan traumatology center. Pembangunan gedung dan penyediaan alat kesehatannya ditaksir menelan biaya Rp 351 miliar. Pemkab Sidoarjo ingin merealisasikannya dengan menggandeng pihak swasta untuk membiayai pembangunannya serta pengoperasiannya selama 10 tahun.
’’Karena itu, kami mengadakan ini untuk menginformasikan rencana kami ini ke badan usaha. Kami juga ingin mengukur minat badan usaha,’’ ungkap Kepala Bappeda Sidoarjo Agoes Boedi Tjahjono.
Melalui market sounding tersebut, bupati pun berharap para pengusaha yang diundang tertarik untuk bekerja sama. ’’Semoga dari sini bisa menjadi jalan menuju final pembangunan RSUD wilayah barat,’’ tutur Saiful. Harapan membangun RSUD wilayah barat dengan sistem KPBU rasanya bakal berat. Sebab, ada informasi bahwa jaringan rumah sakit di Surabaya sudah ada yang mengantongi izin pembangunan rumah sakit umum di wilayah Krian. Direktur RSUD Sidoarjo Atok Irawan pun tidak menampik informasi tersebut.
’’Informasi yang masuk ke saya, yang akan membangun itu jaringannya RSIA Kendangsari Surabaya. Tapi, bentuknya rumah sakit umum. Izinnya sudah turun,’’ ucapnya.
Yang juga membuat berat penerapan sistem KPBU adalah belum adanya persetujuan dewan. Sebab, mayoritas menginginkan pembiayaannya menggunakan APBD sendiri. ’’Dewan sepakat membangun RSUD di Krian. Tapi, soal pembiayaannya nanti dulu. AP (availability payment) untuk sistem KPBU ini harus diteliti kembali. Terlalu tinggi atau tidak? Sebab, ketinggian itu akan membebani APBD karena kerja samanya 10 tahun,’’ papar Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Emir Firdaus.
Menurut dia, eksekutif dan legislatif harus berhati-hati. Apalagi, masa kerja DPRD Sidoarjo periode sekarang tinggal 1,5 tahun. Masa bakti Saiful juga tinggal tiga tahun. ’’Jangan sampai keputusan kita nanti membebani teman-teman berikutnya. Juga, jangan sampai membebani APBD. Kalau soal acara ini, itu terserah eksekutif. Sah-sah saja mereka menggelar ini,’’ paparnya.