Kemen PAN Puji Polres Gresik
Inovasi Layanan SIM Terbukti Bebas Pungli dan Korupsi
GRESIK – Kemudahan layanan dan integritas petugas menjadi poin istimewa dalam inovasi Satpas SIM Satlantas Polres Gresik. Kemarin (22/2) utusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) membuktikan terobosan cerdas tersebut. Polres Gresik layak dipuji.
Sejumlah titik layanan dilihat. Salah satunya, layanan satu pintu di gerbang utama satpas SIM. Sebelum masuk area satpas, pengunjung diberi kartu pengenal khusus. Jadi, sudah diketahui sejak awal tujuan kedatangan mereka. Orang yang tak berkepentingan, lebihlebih calo, tidak mungkin bisa masuk.
”Ini inovasi baru yang sangat kreatif,” ucap Deputi Pelayanan Publik Kemen PAN-RB Prof Diah Natalisa di gerbang utama satpas. Dia didampingi Wakil Bupati Gresik Moh. Qosim dan Kapolres Gresik AKBP Boro Windu Danandito.
Perempuan yang juga guru besar Universitas Sriwijaya itu lantas melihat langsung pintu otomatis di tempat pengurusan surat izin megemudi (SIM). Lagi-lagi, Diah memuji sistem yang bertujuan menyeleksi pemohon SIM atau bukan.
Diah menilai Polres Gresik semakin menunjukkan banyak kemajuan yang signifikan dalam inovasi layanan masyarakat di Polres Gresik. Selama tiga tahun terakhir, Kemen PAN-RB memantau perkembangannya. ”Hasil monev (monitoring evaluasi, Red) di kementerian, Polres Gresik menjadi salah satu yang kita banggakan,” tuturnya disambut tepuk tangan rombongan.
Mengapa inovasi itu dinilai begitu baik? Diah memaparkan, inovasi Polres Gresik tersebut dibuat berdasar pengalaman dan masalah riil di masyarakat. Pada 2016 Polres Gresik meluncurkan Tim Gajah Mada dan aplikasi Go-Sigap.
”Itu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” terangnya.
Pada 2017 muncul lagi inovasi program coachingclinicuntukparapemohonSIM.
Programtersebutdibuatuntukmempermudahparapemohondalammengikutiujian praktik. Sampai benar-benar mahir berkendara, pemohon baru dapat SIM.
Diah memastikan pemerintah tidak segan memberikan apresiasi. Pada 2016 Polres Gresik sudah diganjar penghargaan wilayah bebas korupsi (WBK). Tahun berikutnya, predikat sebagai wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) juga diberikan. Inovasi tersebut layak menjadi percontohan tingkat nasional.
Penghargaan itu tidak sebatas simbolik apresiasi. Ada reward khusus yang berupa tunjangan kinerja dari pemerintah. ”Karena itu, integritas (polisi, Red) harus dipertahankan,” tegasnya.
Penghargaan tersebut, tambah Diah, berbanding lurus dengan konsekuensinya. Jika ada polisi yang melakukan kesalahan, tentu terdapat hukuman dari internal Polri. Masyarakat juga berhak menilai. Kepercayaan publik akan berdampak pada penilaian kinerja. ”Nah, punishment (hukuman) dari masyarakat lebih berat,” ucapnya.
AKBP Borowindu Danandito menyatakan apresiasinya atas pendampingan Kemen PAN-RB. Boro berharap jajarannya bisa memberikan yang terbaik kepada publik. ”Terus berinovasi untuk memperbaiki layanan kepada masyarakat,” kata perwira dengan dua melati di pundak itu.