Gaji Telat Dua Bulan, Guru Non-PNS Resah

SURABAYA – Belum cairnya bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) triwulan pertama membuat guru dan tenaga kependidikan honorer di sekolah negeri resah. Sebab, mandeknya bopda tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Salah satunya gaji yang belum dibayar selama dua bulan terakhir.

Keluhan itu disampaikan Ninik (bukan nama sebenarnya) kemarin (7/3). Guru bahasa Inggris di SD negeri wilayah barat itu mengaku belum mendapatkan gaji bulan Januari dan Februari. ’’Mesti selalu telat. Utamanya pada awal tahun seperti ini,’’ terangnya.

Perempuan yang sudah mengajar belasan tahun itu sampai hafal. Jika memasuki awal tahun seperti ini, dia bersama keluarga harus mengencangkan ikat pinggang. Mereka harus berhemat lantaran biasanya gaji baru diberikan pada Maret.

Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, Ninik mengatakan harus mengandalkan gaji suami yang juga bekerja. Selain itu, dia mengandalkan penghasilan dari mengajar di bimbingan belajar (bimbel). ’’Ya, pokoknya kalau bulan di awal-awal tahun begini harus hemat,’’ jelasnya.

Ninik menyatakan, terkait dengan molornya penggajian itu, pihak sekolah sebenarnya sudah memiliki iktikad baik. Yakni dengan mengubah skema gaji. Setidaknya, sekolah bisa menggaji dengan duit yang ada. Meski nilainya tidak besar.

Namun, tawaran itu tidak diambil. Ninik lebih memilih bertahan untuk menggunakan penghasilan dari mengajar bimbel agar pada Maret nanti mendapatkan gaji tiga kali langsung. ’’Biar nanti bisa sekalian bayar cicilan,’’ jelasnya.

Dia menuturkan, molornya gaji yang diterima tersebut sebenarnya juga sudah dikeluhkan banyak rekan seprofesinya. Terutama mereka yang belum diangkat sebagai PNS.

Hal senada disampaikan Mardi, salah seorang guru honorer di SD negeri di Surabaya Pusat. Dia mengaku sangat kesulitan karena tidak mendapat upah mengajar selama dua bulan. Padahal, kebutuhan dapur harus tetap mengepul.

Bahkan, lantaran gaji bulanan tak kunjung dicairkan, Mardi sempat menggadaikan BPKB sepeda motornya bulan lalu.

Sementara itu, Kabid Sekolah Dasar Agnes Warsiati membenarkan soal molornya pencairan bopda tersebut. Kondisi itu terjadi lantaran pihak sekolah telat membuat laporan perencanaan ke dispendik. ”Yang cair baru separo,” jelasnya.

Keterlambatan tersebut biasanya terjadi karena perangkaan yang dibuat belum final. Misalnya, untuk ekstrakurikuler. Tahun ini, perencanaannya harus diubah.