Baru Melapor kalau Sudah Babak Belur
Hasil Survei, Mayoritas Perempuan Pernah Jadi Korban KDRT
JAKARTA – Mayoritas perempuan berkeluarga di Indonesia pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Mulai psikis hingga fisik. Menurut Asisten Deputi Perlindungan Perempuan dari KDRT Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Usman Basuni, persisnya ada empat jenis KDRT yang dialami para perempuan di Indonesia.
”Kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, hingga kekerasan yang sifatnya fisik. Yang paling banyak masuk laporannya itu kekerasan psikis,” ungkapnya dalam diskusi di kantor KPPPA, Jakarta, kemarin (9/3).
Menurut Usman, data itu didasarkan pada survei terakhir yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) akhir 2016 terkait survei pengalaman hidup perempuan nasional (SPHPN). Di situ disebutkan, lebih dari setengah perempuan yang berkeluarga pernah mengalami KDRT.
”Angkanya enam dari sepuluh perempuan pernah menjadi korban KDRT. Itu menjadikan Indonesia sebagai negara di urutan keempat dalam hal KDRT,” katanya.
Penyebabnya untuk tiap-tiap daerah sangat beragam. Ada yang disebabkan minimnya kebutuhan ekonomi, budaya feodal, hingga tingkat pendidikan yang rendah. ”Ada yang karena pengangguran tinggi. Tapi, ada juga seperti Jogja yang ekonominya rendah, tapi kebahagiaannya tinggi,” terangnya.
Sayang, lanjut Usman, tingginya angka KDRT belum diimbangi keberanian untuk melapor. Itu terlihat dari masih rendahnya jumlah laporan yang diterima KPPPA. Untuk 2018 saja, misalnya, hingga pekan pertama Maret, hanya 619 kasus yang masuk. Padahal, jika melihat rasio enam di antara sepuluh perempuan mengalaminya, jumlah kasus mestinya mencapai jutaan. ”Biasanya, kalau sudah babak belur, baru mau melapor,” ucapnya.
Karena itu, salah satu target KPPPA dalam waktu dekat ialah membuat perempuan berani melapor.
Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengatakan, komitmen pemerintah, khususnya di daerah, terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan belum terlihat. Dalam aspek politik anggaran saja, misalnya, alokasi yang disediakan sangat minim.