Operasional Bus Lebih Masuk Akal
Pakar: Surabaya Ikuti Jakarta, Jogja, dan Makassar
SURABAYA – Penerapan Suroboyo Bus mendapatkan dukungan dari pakar transportasi ITS. Pakar menilai penanganan kemacetan di Surabaya tidak akan terselesaikan apabila pemkot terus-menerus menunggu realisasi proyek trem.
Pakar Transportasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Hitapriya Suprayitno menganggap penerapan bus menjadi langkah alternatif yang tepat. ”Sambil pelan-pelan mewujudkan trem, bus terus dikembangkan,” jelas dosen Teknik Sipil ITS itu kemarin (9/3).
Dia menuturkan bahwa reaktivasi trem begitu mahal. Terutama pembangunan jalurnya. Saat jalurnya sudah terbangun pun, pemerintah harus menyubsidi tiket penumpang. Sebab, dia mengestimasi harga tiket yang seharusnya dibayar penumpang sampai Rp 70 ribu. Menurut dia, penumpang tidak mungkin membayar sebanyak itu.
Dia menyatakan, negara maju juga memberikan subsidi tiket angkutan masal. Dengan begitu, harga tiket masih terjangkau penumpang. Namun, menurut dia, di Indonesia hal tersebut dianggap sebaliknya. Pemberian subsidi sebanyak itu dianggap tak lumrah.
Apabila memberikan subisidi, kata dia, pemkot juga harus menganggarkannya melalui APBD. Tentu, anggaran tersebut harus melalui persetujuan DPRD Surabaya. Kalaupun anggota DPRD Surabaya saat ini menyetujui, kebijakan itu belum tentu berlanjut pada periode berikutnya.
Upaya mewujudkan trem juga menemui kendala anggaran proyek. Anggaran untuk mewujudkannya diperkirakan mencapai Rp 4,5 triliun. Jumlah tersebut merupakan separo kekuatan APBD Surabaya. Pemerintah pusat hanya menyediakan Rp 1 triliun. Itu pun belum pasti.
Mengingat banyak tantangan untuk mewujudkan trem, Hita menyarankan agar Surabaya mengikuti jejak Jakarta, Jogjakarta, dan Makassar. Menurut riset yang dia lakukan, upaya pemerintah daerah untuk menjalankan bus ternyata mampu mengalihkan budaya menggunakan kendaraan pribadi. ”Perubahan itu ada meski tidak banyak. Tapi, itu menjadi langkah penting untuk memulai,” kata dosen yang menekuni penelitian pemodelan transportasi dan perencanaan transportasi tersebut.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya Vinsensius menjelaskan, realisasi proyek trem masih abu-abu. Sebab, pemerintah pusat tidak bisa mendanai seluruh proyek itu. Skema kerja sama pemanfaatan badan usaha (KPBU) diambil sebagai jalan tengah. Pemkot harus menggaet investor untuk mewujudkan trem. ”Minat pemkot tentu minim mengingat trem ini hanya beberapa kilometer,” ucap anggota badan anggaran tersebut.
Selain itu, Vinsensius mengungkapkan bahwa transportasi penunjang juga menjadi faktor penentu ketertarikan investor. Sebab, hingga kini, transportasi trunk dan feeder sebagai kendaraan penunjang trem belum tersedia.