Bentuk Komite untuk Kandy
PEMERINTAH Sri Lanka tak ingin kembali dituding tutup mata. Kemarin (10/3) Presiden Maithripala Sirisena membentuk komite yang terdiri atas tiga orang pensiunan hakim. Mereka ditugasi untuk mengamati insiden serangan antimuslim di Distrik Kandy dan penerapan aturan hukum pada saat kejadian. Komite tersebut diharapkan bisa mengungkap adakah konspirasi di balik kekerasan yang terjadi.
Penegakan hukum saat terjadi kekerasan di Kandy memang patut dipertanyakan. Sebab, meski status darurat nasional diberlakukan sejak Selasa (6/3), pembakaran tetap terjadi. Padahal, polisi dan tentara bersenjata dikerahkan dalam jumlah besar ke Distrik Kandy.
Sejak Kamis (8/3) hingga Jumat pagi (9/3), setidaknya enam properti milik warga muslim dibakar. Juru Bicara Kabinet Dayasiri Jayasekara juga mengakui bahwa di beberapa tempat polisi telah gagal menjalankan tugas untuk mengamankan situasi.
Selain komite yang ditunjuk presiden, pihak kepolisian berupaya menyelidiki situasi di Kandy. Saat ini mereka tengah menginvestigasi sepuluh tersangka yang dituding sebagai para pemimpin kelompok yang melakukan kerusuhan. Selain mereka, ada 65 orang lainnya yang ditangkapi di berbagai penjuru Distrik Kandy.
”Kami tengah menyelidiki siapa yang mendanai mereka, apa yang mereka rencanakan,” terang Ruwan Gunasekara, juru bicara kepolisian, seperti dilansir Reuters. Mereka juga tengah menyelidiki kemungkinan ada peran dan pendanaan dari pihak asing. Tiga di antara sepuluh dalang utama itu berasal dari Kandy dan sisanya dari luar distrik.
Jam malam yang sebelumnya dicabut kembali diberlakukan di Kandy. Yaitu, mulai Jumat pukul 20.00 sampai pukul 05.00 kemarin. Hanya turis asing yang boleh berkeliaran. Itu pun, mereka harus membawa serta paspornya.
Daily Mirror mengungkapkan bahwa para pemimpin partai politik yang memiliki kursi di parlemen berencana berkunjung ke Kandy untuk melihat dengan mata kepala mereka sendiri efek kerusuhan.
Jumat mantan Presiden Mahinda Rajapaksa lebih dulu datang. Dia bertemu dengan para pemuka agama Buddha, Hindu, dan Islam. Mereka berkumpul untuk mendiskusikan cara mengembalikan kedamaian di distrik yang menjadi jujukan wisatawan itu.
Pemerintah Sri Lanka juga telah menerjunkan orang ke Kandy untuk menganalisis kerusakan di Kandy. Mereka akan merumuskan pemberian kompensasi kepada para korban. Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe juga akan menggelar rapat khusus untuk membahas masalah di Kandy.
Sementara itu, di Kolombo toko-toko milik warga muslim tutup sebagai bagian dari protes atas apa yang terjadi di Kandy.