Lelang Lambat, Pekerjaan Buruk

GRESIK – Mengapa sebagian proyek pemerintah terlambat dan hasilnya buruk? DPRD Gresik menyoroti kebiasaan organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak segera melelang proyek di instansinya. Tender sering terlambat.

Keterlambatan instansi pemerintah itu terlihat di website layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) di Gresik. Hingga kemarin (19/3), jumlah paket proyek yang sudah ditayangkan di LPSE masih minim. Padahal, saat ini menginjak akhir Maret. Triwulan pertama 2018. Namun, baru 12 paket pekerjaan yang dilelang.

’’Baru itu yang sudah berjalan,’’ ujar Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLP-BJ) Oedi Magiantonius kemarin.

Memang ada 53 paket lain yang telah masuk BLP-BJ. Namun, semua masih berupa rencana pelaksanaan pengadaan (RPP) dari OPD. Kemudian, 127 paket pekerjaan lain belum masuk sama sekali. Padahal, batas waktu penyerahan dokumen lelang paling lambat Juni.

’’Kami sangat mohon OPD mempercepat penyerahan dokumen lelang,’’ katanya. Oedi menuturkan, BLP-BJ telah membentuk tim teknik pendamping pelaksanaan barang dan jasa (PPJB).

Ketua Komisi III (Bidang Pembangunan dan Lingkungan) Asroin Widyana menilai, kebiasaan buruk melelang proyek pada akhir tahun berdampak pada hasil pekerjaan. ’’Tiap tahun kami tekankan bahwa lelang sebaiknya di awal-awal tahun anggaran,’’ paparnya.

Kalau lelang di akhir tahun, waktu mengerjakan proyek semakin pendek. Minimnya waktu itu berdampak langsung terhadap kualitas proyek. Hasilnya buruk. ’’OPD juga andil memperburuk kualitas pekerjaan. Bukan hanya kesalahan rekanan,’’ tegasnya.